Daily Archives: January 29, 2020

Bupati Minsel CEP Menghadiri Workshop Implementasi Kode Etik BPK

Manado,SuaraKawanua-Selasa 28 Januari 2020 bertempat di Four Points Hotel Manado Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu Menghadiri Workshop Implementasi Kode Etik BPK.
Dalam Sambutan pembukaannya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bpk. Agung Firman Sampurna menyampaikan tentang akuntable. Akuntable diperlukan untuk mencapai performa tertentu, ibaratnya akuntable itu seperti kesehatan. Kita memerlukan tubuh yang sehat untuk meningkatkan potensi dan kinerja kita.
Setelah sambutan Ketua BPK, acara tersebut dilanjutkan dengan Workshop oleh Pemateri dari MKKE BPK RI dan Unsur Akademisi.
Hadir bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Drs.Steven Kandouw, Bupati/Walikota se Provinsi Sulut, Ketua DPRD Sulut dan para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Sekda, sekwan, Inspektur, Kepala Bapelitbang, dan Para kepala OPD Kabupaten/Kota.
(Foto ambil di FB HumPro)
Sementara Bupati CEP menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPK dan jajaran yang telah menyelanggarakan acara ini di Sulut, dan telah memberikan tambahan pemahaman terkait kode etik BPK, dan berharap komunikasi audit dapat dimaksimalkan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.(*/hape)

Husen: Menggunakan DanDes Kepentingan Politik Bakal Pidanakan

Husen Tuahuns

Minut, SuaraKawanua-Ketua Baitulmuslimin (Bamusi) Indonesia, Husen Tuahuns, menegaskan kepada para Hukum Tua (Kumtua) Se-Kabupaten Minahasa Utara (Minut) untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Bahkan, tokoh Muslim Minut ini memberi warning keras kepada para Kumtua Minut  agar tidak menyelewengkan dana desa untuk memenangkan salah satu calon di tahun politik.

“Saya tegaskan, apa yang saya katakan itu ada alasanya. Karena kami sudah ada indikasi terkait anggaran Dana Desa yang diduga akan diarahkan untuk memenangkan salah satu bakal calon Bupati dan Wabup,” Kata Husen

Lanjut, Tuahuns mewarning oknum-oknum Kumtua yang akan coba-coba memainkan anggaran Dandes itu. Dia menegaskan jika itu dilakukan maka akan berhadapan dengan hukum.

“Jika ada Kumtua yang mau coba-coba arahkan anggaran Dandes akan kami pidanakan. Ini bukan sekadar statment, sebab kami ada tim yang turun lapangan mengawasi jalanya penggunaan anggaran Dandes,” tegasnya.

Sebab, saat ini mulai bekerja melakukan investigasi desa-desa yang diduga terindikasi bakal menggunakan Dandes untuk memenangkan Cakada.

Selain itu, Dia meminta agar Kumtua yang ada di Minut untuk tidak berpolitik secara praktis.

“Kumtua yang notabene sebagai pemerintah desa sekaligus kepala adat di desa, saya tegaskan agar tidak dukung mendukung salah satu calon  di Pilkada ini. Mereka (Kumtua red) harus netral berdiri tanpa ada diskriminasi masyarakatnya untuk mendukung calon yang diinginkan oleh mereka (kumtua red),” warningnya.
(Innor)

KAJATI SULUT DAN KADIS PERKIMTAN SULUT TINJAU LOKASI RENPEM RUSUN KOMPLEKS PERUM DINAS KEJATI SULUT

Sulut, SuaraKawanua-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh Iqbal Arief, SH.MH dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Kadis Perkimtan Sulut) Steve Kepel, ST.MSi meninjau lokasi rencana Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Kompleks Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) di Lingkungan IV Kelurahan Wanea, Rabu (29/01/2020) sekitar pukul 10.00 WITA.
Pada saat meninjau lokasi Pembangunan Rusun, Kajati Sulut dan Kadis Perkimtan Sulut datang bersama rombongan yang terdiri dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut (Wakajati Sulut) A. Dita Prawitaningsih, SH.MH, Asisten Pembinaan (Asbin) A. Syahrir Harahap, SH.MH, Asisten Intelijen (Asintel) Stanley Yos Bukara, SH dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Jurist Precisely Sitepu, SH.MH dan dari pihak Dinas Perkimtan Sulut di hadiri PPK Rumah Susun Rumah Khusus Stenly I. Tangkere, ST.


Bahwa untuk pembangunan Rumah Susun tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut telah mengajukan permohonan untuk pembangunan Rumah Susun ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (PUPR RI) pada bulan September 2019 dan permohonan tersebut didukung dengan permohonan pembangunan Rumah Susun dari Gubernur Sulut pada bulan Oktober 2019 ke Kementerian PUPR RI.
Bahwa pertimbangan untuk pembangunan Rumah Susun tersebut adalah keadaan rumah dinas yang sekarang ditempati oleh pejabat eselon IV yang berlokasi di Lingkungan IV Kelurahan Wanea Kota Manado berjumlah 24 rumah, yang dibangun sejak tahun 1981 di area tanah seluas 6.942 M2, kondisi perumahan tersebut sampai saat ini sudah kurang layak dan letak posisi bangunan 1,5 M dari permukaan jalan, sehingga setiap musim hujan selalu kebanjiran bahkan sempat ketinggian air mencapai 1,5 M dari bangunan rumah.


Bahwa rencananya pembangunan Rumah Susun akan dilaksanakan pada tahun 2020 setelah melalui beberapa tahapan sampai dengan selesainya dan akan dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial.
Pada saat meninjau lokasi tersebut, Kajati Sulut  Andi Muh Iqbal Arief, SH.MH mengatakan dengan pembangunan Rumah Susun, maka diharapkan para pegawai dapat dan tinggal ditempat yang layak dan semestinya serta berpengaruh positif pada efektifitas pegawai Rumah Susun yang dilengkapi oleh fasilitas umum dan sosial yang memadai juga akan mendorong terciptanya profesionalisme kerja yang baik.
Selain itu Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Kadis Perkimtan Sulut) Steve Kepel, ST.MSi  mengatakan bahwa kami telah mengusulkan  pembangunan Rumah Susun Kejati Sulut melalui Gubernur Sulut tentunya dari awal kami telah membuat desain bangunan sedangkan DED  nanti dibuat oleh Kementerian PUPR RI. Setelah usulan diterima kami dan Satker Penyediaan Perumahan kementerian PUPR RI akan melaksanakannya.
Untuk tahapan-tahapan yang dilaksanakan saat ini adalah pembuatan proposal dan usulan ke Kementerian PUPR RI. Selanjutnya akan diikuti dengan Penghapusan asset bangunan, Pematangan lahan, verifikasi teknis lokasi oleh Kementerian PUPR RI dan pelaksanaan pada saat anggaran turun, semuanya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini pada tahun 2020.
Bahwa dalam peninjauan tersebut, Kajati Sulut dan Kadis Perkimtan Sulut bersama rombongan berdialog langsung dengan pegawai dan keluarga yang menempati rumah dinas terkait keadaan selama menempati rumah dinas dan antisipasi bila pembangunan Rusun jadi dilaksanakan. (Innor)