Daily Archives: February 3, 2020

Lantas Polres Minsel Gelar Penertiban Kendaraan

Minsel,SuaraKawanua-Satuan Laulintas (Satlantas) Kepolisian Resor(Polres) Minahasa Selatan, di awal tahun 2020 ini selain meningkatkan program pelayanan, juga menggelar program operasi rutin yang ditingkatkan di lapangan.
Hal ini ditegaskan Kepala satuan lalulintas (Kasatlantas) Polres Minsel AKP. Romel Pontoh S.IP, “Menghadapi Pilkada serentak serta menjelang lebaran tahun 2020 satuan Lantas Polres Minsel gencar melakukan operasi rutin yang di tingkatkan. Ini untuk menekan angka pelanggaran lalulintas dan kecelakaan.“ucap Kasat Pontoh.Disisi lain Pontoh menjelaskan, bahwa nggota Lantas polres berjumlah 31 orang, dan yang untuk operasi di lapangan ada 10 orang anggota”ujar Brigadir Sendy Tendean

Dilarang Gunakan Fasilatas Negara Untuk Dalam Berkampanye

Minsel,SuaraKawanua-Saat ini, Bawaslu Minahasa Selatan sementara berproses dalam pengawasan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) September 2020. Bahkan, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota incumbent (Petahana) tak boleh menggunakan sejumlah fasilitas pemerintahan pada saat melakukan aktifitas diatas.

Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Minsel Franny Sengkey, SE menjelaskan, bahwa di Minsel ada bupati Christiany Eugenia Paruntu yang akan mengikuti calon Gubernur Sulut. ‘’Bahkan, CEP sudah terang-terang dicalonkan Partai Golkar. Walau masih menunggu SK, namun pihaknya tetap mengawasi tugas-tugasnya di Minsel. Berharap dia (bupati, red) tidak melakukan aktifitas dengan mengguanakan sejumlah fasilitas pemerintah dalam rangka sosialisasi terkait pencalonan Gubernur,’’kata Sengkey.

Kata Sengkey, sesuai Pasal 71 menyebut, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota Polri, TNI dan kepala desa atau sebutan lain seklur dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

‘’Olehnya, berharap Bawaslu Minsel tidak mendapatkan kasus terjadi disini. Dengan demikian, himbawannya di Minsel tak terjadi. Meskipun pasangan calon belum ada. Dan Bawaslu Minsel mewarning, jangan membuat masalah,’’tegas wartawan senior ini.

Sekali lagi, Sengkey berpesan para calon yang ada di Minsel jangan merugikan banyak masyarakat. ‘’Sebab, warga Minsel tidak lagi bodoh dengan berbagai hal. Sekali lagi, marilah kita lakukan dengan benar dan sesuai UU yang berlaku,’’ tutupSengkey.(*/Adv/ Hape)

MSCW : Mengacu Sumber Beberapa Kami Menduga Ada Dugaan Proyek Fiktif di Setiap Kecamatan

Minsel,SuaraKawanua- Pendiri dan juga Wakil Ketua Minahasa Selatan Corruption Wacht (MSCW) Jantje Durandt, SH menilai ada sumber menyebut ada Dugaan proyek fiktif melalui APBD Minsel dari tahun ke tahun. Pasalnya, sekarang lagi marak turun lapangan (Turlap) sejumlah anggota DPRD Minsel dan mendapati dugaan proyek fiktif.

‘’Ya, kalau proyek jalan Pakuure-Sapa dan jalan Kapoya-Wuwuk disebut diduga berbau fiktif. Maka, saya menduga berarti rata-rata kecamatan di Minsel memiliki proyek fiktif,’’ujar Durandt kepada wartawan warung kopi Topas Amurang.

Durandt menjelaskan, kalau dugaan proyek jalan Pakuure-Sapa dan jalan Kapoya-Wuwuk ada dugaan fiktif. Berarti, di 17 kecamatan di Minsel juga memiliki proyek duggan fiktif. Olehnya, MSCW minta klarifikasi Dinas PUPR Minsel, agar warga mengetahui duduk persoalannya.

‘’Sekarang kan lagi ramai-ramai diberitakan. Artinya, kalau pun itu tidak benar, silahkan diklarifikasi. Namun, bila dugaan diatas benar. MSCW siap lapor ke Kejari Minsel atau Polres Minsel,’’tegasnya.

MSCW mendesak aparat hukum di Minsel jangan diam. Silahkan jemput bola untuk melakukan satu kebenaran agar masyarakat tidak simpang siur dengan berita-berita tersebut.

‘’Sekali lagi, aparat hukum di Minsel harus cepat menangani masalah proyek dugaan fiktif tersebut,’’ungkap pendiri MSCW ini.

Kepala Dinas PUPR Minsel Ventje Karouwan, ST MSi menyebut berita-berita diatas adalah bohong. ‘’Yang benar, semua proyek berjalan dengan baik. Kalau ada kesalahan, BPK RI telah melakukan pemeriksaan. Bahkan, perusahaan pemenang sudah di blacklist alias putus kontrak. Hal diatas sebagaimana penjelasan Kepala Inspektorat Minsel Adrie Keintjem, SH,’’ sebut Karouwan diruang kerjanya kemarin.

Sementara Kepala Inspektorat Minsel Adrie Kentjem SH waktu dikonfirmmengatakan jika ada laporan penyimpangan atau dugaan Korupsi silakan laaporan ke pihaknya, karena meski dugaan penyimpangan dilaporkan kepihak penegak hukum baik Kepolisian maupun kejaksaan, pasti laporan tersebut akan diserahkan kembali ke pihak Inspektorat Minsel, dan pihaknya akan memproses sesuai aturan yang berlaku jika terjadi kerugian uang negara pasti akan ditindaklanjuti dengan pembayaran TGR namun jika hal ini tidak diselesaikan oleh pihak ke tiga , maka akan dilanjutkan ke pihak penegak hukum.” yang pasti jika ada kerugian Negara pihak ketiga wajib mengembalikan kerugian negara, dan jika tidak pihak inspektorat akan melanjukjan ke pihak pengek hukum.” Kata Kentjem.(*/hape)