Daily Archives: February 22, 2020

“ OMNIBUS LAW ADALAH PRODUK NEOLIBERALISME Dan POLA PENJAJAHAN GAYA BARU”.


 
Oleh : Rusmin Hasan
Aktivis HmI Cabang Tondano
 
Minahasa, SK-Dekade ini, publik dihangatkat dengan wacana hangat Omnibus Law pada rapat DPR RI dengan agenda pengesahan 50 ranjangan undang-undangan (RUU) yang masuk dalam program legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 yang didalamnya ada RUU Omnibus Law. Undangan-undangan ini, dimaksud sebagai ruang cipta lapangan kerja yang direncanakan akan ditetapkan sebagai program Nasional pemerintahan Presidem Jokowi sebagai terobosan persaingan ekonomi Global. Omnibus Law juga sebagai produk ekosistem penyederhaan perizinan terhadap investor asing sekaligus sebagai wahana pengadaan lahan terutama terkait dengan project strategi Nasional atau program pemerintah yang ditetapkan dalam Ranjangan Pembangunan Jangka  Mengah Nasional (RPJMN).
 
Konsepsi tentangan Omnibus Law sering dikenal senada dengan Omnibus Bill yang sering digunakan dinegara yang menganut sistem Common Law seperti Amerika Seringkat dalam membuat regulasi. Regulasi ini juga sebagai satu hukum uu baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Akan tetapi Hal ini, menurut saya bahwa awal munculnya pola penjajahan gaya baru bercorak neoliberalisme modern yang cobah dihadirkan dibangsa kita. Kenapa kemudian penulis mencapaikan demikian, dikarena skenario Neoliberalisme adalah untuk mengembbalikan keuntungan atau laba kaum kapitalisme berbasis investor asing terhadap krisis ekonomi global. Regulasi Omnibus Law adalah logika neoliberalisme yang dipolarisasi gaya pencahahan baru yang tak bedanya seperti sistem Orde baru.
 
Rakyat indonesia sebagian mungkin tak menyadari bahwa bangsa kita tengah berada pada kondisi genting yakni, kita berada pada lingkaran ancaman neoliberalisme moderen bercorak pola penjajahan gaya baru dari watak kapitalisme moderen diabad digitalisasi saat ini, yang ingin merengut kedaulatan bangsa kita. Penjajahan sekarang diera Revolusi industri 4.0 saat ini bukan lagi penjajahan secara fisik seperti pada Zaman kolonial belanda, namun penjajahan sekarang berupa Invisible Hand yakni tangan-tangan yang tak terlihat namun, sedikit demi sedikit meruntuhkan kedaulatan bangsa kita. Korporasi besar dunia dibawa payung intrumen Globalisasi era digitalisasi abad 21 ini untuk menjeret dan menguasai bangsa kita. Misalnya; kehadiraan pertarungan ekonomi Global seperti IMF, Bank Dunia dan WTO merupakan Tiga Institusi Pilar Globalisasi.

Ketua BPD Kima Bajo Hanya Ditunjuk, Diduga Tidak Memiliki Ijasa

Minut, SuaraKawanua-Pemilihan Badan Permusyawara Desa (BPD), merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemeritah desa lewat pengusulan masyarakat sesuai peraturan Pemendagri 110 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan BPD.

Namun Sangat disayangkan terjadi tindakan dari hukumtua desa Kima Bajo yang hanya menunjuk Ketua dan anggota BPD tanpa di pilih masyarakat.

Masyarakat desa kima bajo Sadjab M. Mamonto angkat bicara, bahwa kami  sebagai masyarakat sangat disesali Hukum Tua kami hanya menunjuk ketua dan anggota BPD di desa kami hanya di tunjuk
“Kami saja hanya madyarakat tau aturan Pemendagri 110 tahun 2016 tentang mekanisme tentang BPD. Haji kami minta bupati tinjau kembali  terbentuknya ketua BPD dab anggota yang ada desa kami, jangan labnsung cepat diberikan SK karena sudah nyata tidak sesuai mekanisme yang ada berdasarkan peraturan mendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, ” ungkap Mamonto

Kanjut Mamoto, kami sudah buat laporan ke Kejari Airmadidi tapi sampai sekarang belum ada tindakan,

“jadi sekalipun bupati sudah memberikan SK kepada mereka dalam hal ini BPD kami juga akan PTUN kan karena sudah nyatakan mereka itu produk pilihan masyarakat,” ujarnya
(INNOR)