Monthly Archives: April 2020

Kasus Positif COVID-19 Sentuh Angka 10.118, Pasien Sembuh Naik 1.522 Orang

Jakarta,SuaraKawanua- Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Kamis (30/4) menyentuh angka 10.118 setelah ada penambahan 347. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh naik menjadi 1.522 setelah ada penambahan sebanyak 131 orang.

Adapun parameter usia kasus positif tersebut meliputi pada kelompok balita ada 0,6 persen dan remaja usia 15-29 ada 15 persen, pada usia 30-59 tahun sebanyak 54 persen, selanjutnya adalah pada rentang usia 60-79 tahun sebanyak 16 persen dan usia lanjut diatas 80 tahun sebanyak 1 persen.

“Bahwa sebagian besar yang positif COVID-19 adalah kelompok-kelompok produktif pada kisaran umur 30-59 tahun, di angka 54 persen. Mobiitas mereka ini tinggi, jelas Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (30/4).

Kemudian, untuk kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 486, disusul Jawa Timur sebanyak 157, Jawa Barat 143, Sulawesi Selatan 122, Bali 113 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 1.522 orang.

“Sebaran pasien sembuh DKI Jakarta 486 orang, Jawa Timur 157 orang, Jawa Barat 143 orang, Sulwesi Selatan 122 orang, Bali 113 orang dan total keseluruhan di 34 Provinsi adalah 1.522 orang”, ungkap Yuri.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis

Di sisi lain, jumlah kasus meninggal setelah terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah menjadi 792 setelah ada penambagan sebanyak 8 orang. Dalam hal ini, ada faktor penyakit penyerta atau komorbiditas hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit paru-paru, yang memperburuk kondisi pasien hingga meninggal dunia.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 10 kasus, Bali 222 kasus, Banten 404 kasus, Bangka Belitung 10 kasus, Bengkulu 12 kasus, Yogyakarta 95 kasus, DKI Jakarta 4.175 kasus.

Selanjutnya di Jambi 32 kasus, Jawa Barat 1.012 kasus, Jawa Tengah 724 kasus, Jawa Timur 958 kasus, Kalimantan Barat 58 kasus, Kalimantan Timur 134 kasus, Kalimantan Tengah 145 kasus, Kalimantan Selatan 170 kasus, dan Kalimantan Utara 100 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 89 kasus, Nusa Tenggara Barat 230 kasus, Sumatera Selatan 150 kasus, Sumatera Barat 148 kasus, Sulawesi Utara 45 kasus, Sumatera Utara 117 kasus, dan Sulawesi Tenggara 62 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 491 kasus, Sulawesi Tengah 47 kasus, Lampung 46 kasus, Riau 41 kasus, Maluku Utara 40 kasus, Maluku 23 kasus, Papua Barat 37 kasus, Papua 205 kasus, Sulawesi Barat 42 kasus, Nusa Tenggara Timur tiga kasus, Gorontalo 15 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 26 kasus.

Akumulasi data tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 94.599 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 46 laboratorium. Sebanyak 72.351 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 10.118 positif dan 62.233 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 230.411 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 21.827 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 310 kabupaten/kota di Tanah Air.


Tim Komunikasi Publik GT Nasional

DPRD-Pemkab Paripurbakan LKPJ 2019 Melalui Video Conference


Minsel,SuaraKawanua-Dalam agenda resmi Bupati Minahasa Selatan DR Christiany Eugenia Paruntu SE bersama Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Jenny Johana Tumbuan SE mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ (laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019 melalui Video Conference.(30/04/2020)

  • Rapat paripurna dilangsungkan secara online melalui video confrence ,Terjadi perubahan pertemuan dikarenakan pandemi Covid -19 ,Social distancing menjadi salah satu faktor agar pertemuan tidak dapat dilakukan dalam ruangan dengan jumlah orang yang banyak agar dapat menjaga jarak secara optimal.
  • Dalam paripurna tersebut terlihat dalam ruang sidang, Wakil Ketua DPRD Stefanus Lumowa SE Wakil Ketua DPRD Paulman Runtuwene, Ketua Fraksi Primanas Jaclyn Koloay SH Ketua Frakai PDIP Meiske Karuh SH, Ketua Fraksi Nasdem Michael Sengkey, Ketua Fraksi Golkar Rommy Polli SH MH serta beberapa anggota DPRD lainnya.
  • Hadir dalam rapat paripurna LKPJ dari keasistenan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Minsel, Efer Poluakan, James TombokaSelanjutnya untuk unsur Forkopimda, semuanya mengikuti rapat paripurna dari kantor mereka masing-masing.
  • Dalam rapat paripurna ini dilangsungkan dengan penyerahan buku LKPJ Bupati Minsel DR Christiany Eugenia Paruntu SE kepada Ketua DPRD Minsel, Jenny Tumbuan SE yang dilakukan di rumah dinas Bupati. Penyerahan buku LKPJ itu disaksikan semua peserta rapat paripurna melalui video conference.Wakil Ketua DPRD Minsel, Stefanus Lumowa, usai kegiatan mengatakan, rapat tersebut adalah Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019.

“hari ini adalah Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019. Dan sesudah ini kami akan langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Kepala Daerah,” kata lumowa.(Advetorial/Hanny)

Koloay Plt Hukumtua Jangan Tahan, Bantuan Pemerintah Pusat

Sekertaris Komisi Dua DPRD Minael Jaclyn Koloay SH

Koloay: Penjabat Hukum Tua Jangan Tahan Bantuan Beras?

Amurang – Bantuan beras pemerintah pusat untuk warga terdampak Pandemi Covid-19 disalurkan melalui Dinas Sosial Minahasa Selatan. Sesuai data, sekitar 18.000 KK di 177 desa/kelurahan se-Minsel. Bantuan tersebut dijemput oleh Hukum Tua/Lurah masing-masing. Bahkan, bantuan tersebut ternyata ditahan oleh oknum-oknum penjabat Hukum Tua/Lurah atau bahkan belum mengambil di gudang Kelurahan Lewet. Dengan demikian, bantuan dimaksud akhirnya belum disalurkan.Anggota DPRD Minsel Jaclyn Ivana Koloay pun angkat suara terkait bantuan dimaksud. ‘’Ya, saya mau tanya, apakah melanggar hukum jika penjabat Hukum Tua menahan/menyimpan bantuan beras dari pemerintah pusat,’’tanya KoloKatanya, sepengetahuannya. Bantuan tersebut sudah ada sejak beberapa minggu di gudang Kelurahan Lewet. Bahkan, banyak penjabat Hukum Tua telah menyemput dengan kendaraan mereka.‘’Kalau baru dua atau tiga hari belum disalurkan, ya wajar dan mungkin bisa terjadi. Atau juga pihak pemerintah desa masih sementara menyusun siapa-siapa yang berhak. Tetapi, kalau so lewat satu minggu bagaimana kang,’’tegasnya dengan nada keras.Srikandi Perindo ini mempertanyakan hal diatas. Jadi, sebagai anggota DPRD Minsel tentunya bertanya. Pemerintah pusat sudah membantu rakyat, khususnya warga yang terdampak pandemi Covid-19. Tetapi ternyata, justru pemerintah desa yang menahan. Akibatnya, banyak warga yang bertanya-tanya. Tak heran, dirinya juga banyak menerima keluhan baik melalui medsos maupun SMS dan bahkan telepon soal bantuan.‘’Pak Presiden Joko Widodo dan pak Kapolri, kalau boleh kirim petugas di Kabupaten Minsel karena anggota DPRD mo kerja so rupa serba salah dalam pengawasan terkait bantuan sembako bagi masyarakat kecil. Selain itu, saya minta juga pak Kapolres Minsel untuk turun langsung dan lidik para pejabat Hukum Tua serta orang-orang yang menahan bantuan untuk masyarakat,’’katanya lagi