Daily Archives: June 24, 2020

Pelaporan Pansus LKPJ 2019 Ke Polda Sulut, Frato CS Diduga “Kurang Paham Aturan”

SEKERTARIS LKPJ DPRD MINSEL 2019 Roby Sangkoy

Minsel,SuaraKawanua– Meski Pelaksaan Pansus LKPJ 2019 DPRD Minsel yang di komendani Frangky Jiro Lelengboto, sudah sampai ke Polda Sulut, tapi sepertinya laporan dari sejumlah anggota DPRD Minsel tersebut, dapat dikata kurang paham Aturan, hal itu dikarenakan Laporan Lelengboto CS tidak dilengkapi dengan surat tugas dari Ketua DPRD Minsel.

Hal ini benarkan oleh Sekertaris DPRD Minsel Joins Langkun SH Kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya 24/6-2020.

Menurut Langkun seharusnya Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Minsel peyampaiannya hanya sebatas kepada pihak Eksekutif bukan berbuntut ke pihak ke pihak penegak hukum atau Yudikatif. Dan penyampaian LKPJ ke Pihak Eksekutif diedline waktunya kurang lebih 30 hari.

” Yang pasti setahu kami tidak ada surat tugas dari pihak ketua DPRD Minsel terhadap sejumlah anggota DPRD Minsel, ini guna melaporkan temuan pansus ke pihak Polda Sulut.” kata Langkun.

Sementara Sekertaris Pansus LKPJ DPRD Minsel Roby Sangkoy yang ditemui media ini mengatakan, tugas dan fungsi anggota DPRD Minsel yaitu mejaring aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Eksekutif bukan menindak. Tapi saat ini ada sejumlah legislative yang sudah melakukan tupoksi secara berlebihan atau sudah tidak sesuai dengan aturan. Sebagai contoh Di Indonesia tidak pernah ada anggota legislative yang menyampaikan laporan ke pihak penegak hukum. Inikan merupakankan suatu keanehan.

Lagi Rosa menuturkan, meski Lelengboto merupakan Ketua Pansus LKPJ tapi sepertinya mereka kurang Pahan dengan apa yang dimaksud PP 13/2019 Pasal 20 tentang tupoksi Pansus LKPJ.

Menurut Rosa, pada PP nomor 13 tahun 2019 kususnya pada pasal 20, disitu jelas disebut bahwa Penyampaian LKPJ ke Bupati atau Pihak Eksekutif , batas waktunya 30 hari setelah diserahkan.

Dan hal ini hanya merupakan Rekomendasi bukan harus dilaporkan ke pihak penegak hukum jadi laporan ke Polda Sulut saya sebut anggota DPRD tersebut Ngaur atau kurang paham aturan.

“Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus cuma menyangkut tiga (3) Item Diantarnya Penganggaran,Perencanaan dan peraturan Bupati lainnya termasuk kebijakan Bupati.

kalau berbicara tentang perencanaan Pansus hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Bupati hasil LKPJ 2019. Memang Hasil LKPJ 2019 perlu diketahui Publick tapi bukan harus dilaporkan ke pihak Yudikative apalagi yang melaporkannya adalah anggota DPRD Minsel.

LKPJ hanya berbicara tentang kebijakan Bupati berdasarkan PP 13,” jadi meskipun LKPJ tidak dibahas oleh dewan tidak ada konsekwensi hukum , berbeda dengan Perda.” kata Rosa.

Sementara LSM INAKOR Minsel Noldy Poluakan menilai pelaporan yang dilaukan Lelengboto CS sudah ada unsur Pilkada 2020,

Menurut Poluakan Laporan Pansus LKPJ DPRD Minsel, kami menduga hal ini sarat dengan muatan politik, karena anehnya saya belum pernah mendengar, melihat, membaca dan mengetahui di Indonesia ada anggota Legislative melaporkan kasus TIPIKOR ke instansi hukum manapun.

Lanjut Dia menuturkan” kalau memang ada temuan dugaan korupsi kenapa tidak laporkan saja BPK kan sudah di Audit oleh BPK jadi kalau ada temuan laporkan saja BPK nya, belum lagi kalau melaporkan hal seperti itu apa sudah dapat rekomendasi dan sejenisnya oleh ketua dewan, aneh kenapa baru kali ini ada laporan seperti ini di Minsel ” kata Poluakan.

Kami sangat sepaham dan setuju jika kita bersama-sama mengawasi, mengawal dan melaporkan setiap program pemerintah termasuk melaporkan jika ada dugaan kasus korupsi ke instansi hukum, INAKOR Minsel seribu persen mendukung. tapi kami tidak mau kalau semangat dan nafas serta marwa untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam pemberantasan TIPIKOR di susupi dengan kepentingan tertentu.

Sementara Ketua Pansus LKPJ 2019 Frangky Jiro Lelengboto yang hendak dikonfirmasi dikediamannya meski sempat ketemu dengan keluarganya, tapi berdasarkan informasi frato tidak berada dirumah,” Bapak berada dikebun, dan lokasinya sangat jauh,”kata istri dan anak Frato.(Hape)

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Minut Rapat Sentra Gakkumdu Pada Pilkada 2020

Minut, SuaraKawanua– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat dalam kantor sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan Negeri Minut, Selasa (23/6) kemarin.

“Rapat bersama ini merupakan salah satu antisipasi kita semua apabila tiba-tiba ada temuan atau hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran dalam Pilkada pada 9 Desember nanti, ” ungkap Rocky M. Ambar SH, LL.M., M.Kn Pimpinan Bawaslu Minut Divisi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Ambar menjelaskan, tujuan pembentukan sentra Gakkumdu adalah untuk penyelarasan atau mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan penanganan pelanggaran khususnya dugaan pelanggaran pidana.

“Kami harap kita mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan penanganan pelanggaran, khususnya dugaan pelanggaran pidana, mengingat penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya mempunyai beberapa hari dan sudah harus ada putusan. Terlebih khusus dalam penindakan pidana pemilu,” pungkasnya.(***)

Harry Azhar, Lantik Walak Dan Wanua BARMAS Likupang Barat

MINUT, SuaraKawanua- Pelantikan Walak dan Wanua Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS) Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Sabtu (20/06/2020).

Dalam pelantikan, dipimpin langsung Ketua DPC BARMAS Minut Harry Azhar, dan disaksikan Ketua Umum Tonaas Wangko BARMAS Decky J. Maengkom, Sekretaris Jenderal dan pengurus DPP dan DPD Sulut.

Ketua DPC Harry Azhar mengajak seluruh pengurus dan anggota BARMAS untuk dapat membesarkan organisasi ini dengan semangat kebersamaan dan menjaga tinggkat kepercayaan masyarakat dalam rangka pembangunan yang ada.

“Organisasi ini harus berguna dan boleh menjadi berkah di tenga masyarakat terutama bagi warga BARMAS itu sendiri,” ujarnya.

Azhar berharap, pengurus dan anggota BARMAS, dapat bersinergi dengan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

“Barmas Jadi kontrol sosial yang efektif dan bermartabat dan menjunjung tinggi nilai adat dan budaya yang ada sehingga kehadiran Barmas diterima dengan baik ditenga masyarakat tanpa ada perbedaan sosial, suku dan agama,” ajaknya.

Sementara ditempat yang sama, Maengkom dalam arahannya mengatakan, BARMAS, adalah organisasi yang menjunjung adat, budaya 3 etnis besar yang ada Sulut, yakni Bolmong, Sangihe dan Minahasa.

“Tetapi juga mengakomodir semua etnis atau suku yang ada di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” katanya.

BARMAS di minut sudah terbentuk sembilan Kecamatan dan Desa di Minahasa Utara.

(INNOR/**)