Daily Archives: June 26, 2020

Montolalu : Tuduhan Didi Aliks Sangat Keliru, VAP Ketua KBP3 Sulut Kerja Sesuai Instruksi Kapolri

Minut, SuaraKawanua– Terkait pemberitaan di salah satu media online yang memuat pernyataan dari Didi Aliks selaku bendahara KBP3 Sulawesi Utara, yang mengatakan bahwa Ketua KBP3 Sulut DR (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP) menggunakan atribut KBP3 sebagai pencitraan dalam melakukan bakti sosial di tengah pandemi Covid-19 ini, adalah kemauan diri sendiri dan bukan sikap resmi dari organisasi. Hal tersebut tidak benar.

Menyingkapi hal itu, beberapa pengurus organisasi KBPP Polri Sulut yakni Sekretaris Fice Montolalu, Wakil bendahara Heny Sinaulan, Djoko Sukaemi, Agustinus Sinaulan, Jemi Wongkar, Tony Tapang dan Anet Katiandagho mengadakan pertemuan membahas masalah tersebut.

Menurut Sekretaris KBPP Polri Sulut Fice Montolalu mewakili Ketua KBPP Polri DR (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP) bahwa
Didi Aliks berbicara atas kemauan sendiri dan jangan karena masalah pribadi, organisasi mau di seret-seret.     
 
” Kalau tuduhan bahwa organisasi KBP3 tidak berfaliasi dengan politik itu pendapat yang sangat keliru, justru kita sebagai keluarga besar harus mendukung kalau ada kader yang akan maju dalam Pilkada, apalagi beliau (VAP) selaku Ketua,” ujar Montolalu pada media ini. Jumat (26/6/2020).

Lanjut dikatakan Sekretaris KBP3 Sulut ini, bahwa ini sesuai dengan ADRT organisasi KBP3, ada beberapa teman sangat disayangkan salah pemahaman dari arti kata netral. Kita tidak mendukung partainya tapi individunya karna VAP adalah ketua dan dalam organisasi kita beragam warna.

” Kalau disebut pencintraan dan bawa-bawa atribut KBPP Polri itu tuduhan yang sangat keliru, beliau selaku ketua daerah KBP3 Sulut dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini wajib dan sah untuk turun ke seluruh daerah untuk  membantu keluarga kita yang terdampak virus corona. Semua yang dilakukan ini adalah atas instruksi  Kapolri dan sebagai keluarga besar Polri harus ikut terlibat,” jelas Montolalu.

Ditambahkannya juga, terlepas dari tuduhan mereka bahwa yang dilakukan VAP adalah bagian dari pencintraan,  itu hak dari setiap orang dan kami selaku pimpinan daerah akan tetap menjalankan aksi kemanusiaan kami sesuai dengan aturan yang ada dan tidak membawa atribut Partai, tapi kami membawa atribut KBPP Polri.

” Kalau dikatakan bahwa VAP sudah membawa nama KBP3 dalam kepentingan pribadinya, itu salah. Pemikiran seperti itu sangat begitu miris dan picik. Seharusnya kita berterima kasih, karena di tangan VAP kita bisa mengsosialisasikan apa itu KBPP Polri dan kami yang turun ke lapangan bisa bangga memberi bantuan kemanusiaan atas nama Keluarga Besar Putra Putri Polri,” tandas Montolalu.

Perlu diketahui juga, VAP selaku Ketua KBPP Polri Sulut, bukan hanya di Sulawesi Utara saja beliau memberikan bantuan atas nama KBPP Polri, tapi sampai bencana di Palu pun kita juga membawa langsung bantuan untuk masyarakat di sana.
(***)

Wakajati Sulut Hadiri Puncak Peringatan HANI di BNNP Sulut


  
SUARA KAWANUA.WWB.ID-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh Iqbal Arief, SH.MH yang diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Wakajati Sulut) Raimel Jesaja, SH.MH menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika International (HANI) Tahun 2020, yang secara serentak diperingati secara Nasional via Video Confrence (Vidcon), Jumat (26/06/2020) bertempat di Ruang Video Conference (Vidcon) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BNNP Sulut) pukul 09.30 WITA.

Peringatan Hari Anti Narkotika International (HANI) dengan Tema,” Hidup 100% di Era New Normal (Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba) dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kepala BNN Irjen Pol Heru Cahyono dan Menteri PAN-RB Tjahyo Kumolo bersama Kepala BNNP se-Indonesia didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Peringatan HANI dibuka oleh Wakil Peresiden Ma’ruf Amin dan dilanjutkan oleh Kepala BNN Irjen Pol Heru Cahyono dan Menteri PAN-RB Tjahyo Kumolo sekaligus Penandatangan Peraturan Bersama 13 K/L Secara Virtual terkait Website aduannarkoba.bnn.go.id

Pada acara tersebut, diberikan penghargaan kepada penggiat anti narkoba oleh BNN  Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi yang diberikan Kepala BNN dan Menteri PAN-RB.

Kepala BNN Irjen Pol Heru Cahyono dalam sambutannya mengatakan bahwa tindakan kejahatan narkoba merupakan ancaman kemanusiaan yang harus kita perangi bersama. Sehingga, kerjasama dari semua pihak diperlukan untuk menanganinya. Heru juga mengajak masyarakat untuk menyadarkan anak muda sebagai generasi penerus bangsa guna menjalani hidup yang lebih baik yakni hidup sadar, sehat dan produktif, bahagia tanpa narkoba.

Sementara itu Kepala BNNP Sulut  Brigjen Pol Victor Jefri Lasut di kantor BNNP Sulut didampingi Forkompimda mengatakan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya harus bahagia tanpa menggunakan narkoba. Kata Lasut, bahaya narkoba sudah menggerogoti kalangan usia produktif usia 18 sampai 30 tahun, ini berarti bahwa target pengedar Narkoba yaitu kalangan ini. Kali ini peringatan HANI tampak sedehana, mengingat semua elemen masih dalam pandemi COVID-19. (ÌNNOR)

Poluakan: Tanpa Gunakan Tim Ahli, Pansus LKPJ Lampaui Tugas BPK Dan BPKP

Minsel, SuaraKawanua– Buntut Pansus LKPJ 2019 yang dilakukan oleh Pansus DPRD Minsel, hal ini membuat LSM Inakor Minsel melakukan kritikan keras atas kinerja Pansus LKPJ 2019 berhubungan aksi temuan pansus DPRD yang tanpa melibatkan tim ahli.

Apalagi pansus LKPJ diduga menggunakan kewenangan secara berlebihan dan tidak sesuai aturan pasal 20 PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Ketua LSM INAKOR Minsel Noldi Poluakan, Wakil Ketua DPRD Steven Lumowa (F-PDIP) dan Ketua Pansus LKPJ Franky Lelengboto “Frato” (F-PDIP) Cs mempertontonkan pertunjukan penggunaan kekuasaan berlebihan, yang diduga demi memuluskan kepentingan politik Pilkada Minsel dengan melaporkan dugaan korupsi 6 (enam) SKPD di Polda Sulut.

Menurutnya, kewenangan mengaudit dan menilai terjadinya kerugian negara berdasarkan undang-undang adalah hak tugas dari BPK-RI dan BPKP. Berdasarkan aturan, apabila ada temuan BPK, maka ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui TGR (Tuntutan Ganti Rugi).

Ditambahkannya, sangat fatal apabila Lumowa dan Frato menggunakan cara-cara yang tidak mencerminkan berdasarkan aturan.

Dijelaskannya, sebagai anggota dewan mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat Minsel, untuk taat hukum dan aturan.

“ Salah satunya tugas Mereka merancang, membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang wajib dipatuhi masyarakat Minsel. Mereka harus kasih contoh dan jangan cuma karena kepentingan Pilkada lantas mencedrai hukum sebagai pengayom negara,”ucap Poluakan

Ditambahkan Poluakan, berhubungan dengan pansus LKPJ ini, dan ada temuan dugaan penyimpangan, maka pihak pansus sudah melampaui tugas BPK Dan BPKP dalam menjalan tugasnya.” Kan sejumlah proyek ini sudah diperiksa oleh BPK dan BPKP bahkan saat ini sedang dilakukan sidang MTGR guna nengembali uang Negara yang sudah dirugikan, bukakan sebaiknya Pihak DPRD yang masuk pada Tim pansus menunggu Dedline waktu yang diberikan kepada Eksekutive , bukanya langsung melaporkan hal ini ke pihak penegak hukum.” Tutup Poluakan. Seraya menambahkan pihak tim Pansus seharusnya koreksi diri dan harus mampu menjalankan Tupoksi yang sebenarnya.(hape)