Daily Archives: September 4, 2020

Mendaftar perdana, JG-KWL terapkan protokol kesehatan Covid-19, di Kawal Ribuan Massa

Minut,SuaraKawanua-Setelah dibuka sekitar pukul 08.00 Wita, untuk pendaftaran Pasangan bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Minut oleh KPU Minut, akhirnya peserta pertama untuk pendaftaran hari ini dari PDIP yakni pasangan Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL), sekitar pukul 14.28 Wita.

JG-KWL datang diiringi tarian kabasaran dan ribuan pendukungnya dari  10 Kecamata yang murni inggin mengsaksikan calon mereka datang mendaftarkan diri di KPU Minut dan serta Parpol pendukung. Walau datang dengan para pendukungnya, namun sesuai dengan peraturan KPU Minut terkait protap kesehatan Covid-19, para pendukung tidak diizinkan masuk ke area Kantor KPU Minut.

“Kita batasi para pendukung yang akan masuk melalui aparat keamanan. Sedangkan untuk masuk ke ruangan juga dibatasi hanya 10 orang termasuk Bapaslon,” tegas Komisioner Hendra Lumanauw.

Sebelum masuk ke ruangan, pasangan JG-KWL dan partai pendukung wajib mengikuti protap kesehatan Covid-19 dengan melakukan cuci tangan dan pemeriksaan suhu badan. (Innor)

KPU MINUT || Gelar Simulasi Pendaftaran Paslon Cabup dan Cawabup

MINUT ,SuaraKawanua– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara menggelar simulasi pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minut bertempat di kantor KPU Minut,Kamis (3/09/20).

Ketua KPU Minut Stella Runtu menyampaikan,Simulasi ini melibatkan perwakilan partai Politik dengan menerapkan protokol kesehatan dan akan diterapkan dalam pendaftaran nanti sesuai dengan aturan.

“Ini sesuai PKPU nomor 6 tahun 2020 terkait pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana non alam,nantinya setiap pasangan calon yang akan mendaftarkan diri wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan selama proses pendaftaran Paslon,”katanya.

 
Lanjut Runtu,karena masih masa pandemi Covid-19 dipastikan ada perbedaan aturan dengan kondisi saat normal.KPU Minut menghimbau partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon untuk tidak membawa massa saat pendaftaran.

“Pada tahapan pendaftaran hanya ketua parpol pengusung dan pasangan calon yang diijinkan masuk ke dalam tempat pendaftaran,sedangkan untuk keterwakilan Parpol hanya diijinkan 10 orang sudah termasuk istri ataupun suami pasangan calon,” ujar Runtu.

Sementara itu,Komisioner Divisi Teknis H .Darul Halim,menjelaskan bahwa pasangan calon harus menyertakan hasil pemeriksaan test swab yang menyatakan bebas dari Covid-19.

“Nantinya pasangan calon wajib lampirkan hasil test swab saat pendaftaran,pemeriksaan hasil swab.Ini berdasarkan dengan keputusan KPU RI Nomor 412,”jelas Darul.
Saat Simulasi pendaftaran paslon di KPU Minut.

Ditambahkan,Komisioner Divisi Sosialisasi dan Parmas Hendra Lumanauw, nantinya berkas yang dibawa pasangan calon harus dimasukkan dalam bahan anti air karena akan disemprot dengan desinfektan.Begitu pun saat akan menulis buku tamu,paslon akan disediakan sarung tangan karet untuk menjamin tak menyebarnya covid-19.

“Bahkan kalau pun paslon tak membawa bolpen sendiri, kami sudah menyediakan bolpen yang telah disterilkan. Intinya kami tetap menerapkan standar protap pencegahan covid-19 dengan ketat selama pendaftaran dan di seluruh tahapan pilkada,” kata Lumanauw.

Lanjut Lumanauw,untuk waktu pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 4 hingga 6 September 2020, tanggal 4 dan 5 pendaftaran mulai dibuka 08.00 hingga 16.00 Wita,sedangkan tanggal 6 pendaftaran mulai dibuka 08.00 hingga 24.00 Wita.

“Untuk itu perlu dan wajib diketahui oleh seluruh LO,juga pasangan calon terkait waktu pendaftaran pasangan,”ujar Lumanauw. (inor/**)

Kejaksaan Didesak Ungkap Kasus Penarikan Pajak Sekira 1 Miliar TA 2012-2013

AIRMADIDI – Kejasaan Negeri Minahasa Utara di desak mengungkap kasus penarikan pajak yang dijadikan modus  untuk kepentingan pribadi.

Pasalnya, penarikan pajak yang dijadikan modus  untuk kepentingan pribadi 2012-2013 di Dinas Keuangan (sekarang Badan Keuangan), Minahasa Utara, berbandrol sekira Rp1 Miliar, turut menyeret nama sejumlah pejabat tidak terkecuali nama top eksekutif saat itu eks Bupati SS alias Singal dan Kadis Keuangan AF alias Arnold.

Informasi yang dirangkum media ini berdasarkan  sejak pemeriksaannya di buka kembali Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Utara, beberapa waktu lalu, ternyata tidak hanya menyeret dua Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, yakni PP alias Peggy yang kini bertugas di Bappelitbang dan JM alias Jendri. 

Nama eks Kadis Keuangan AF alias Arnold dan eks Bupati Minut  SS alias Singal masuk radar Kejaksaan Minahasa Utara sebagai pihak yang mengetahui dalam pengungkapan kasus  penarikan  pajak yang dijadikan modus untuk kepentingan pribadi.

Beberapa nama juga dikabarkan terlibat dalam praktek korupsi yang diduga berjamaah dana rakyat yang diambil dari perusahaan maupun rumah makan di Minut.

Berdasarkan penelusuran media ini, nama-nama yang dikabarkan dilibatkan dalam kasus ini, ternyata mereka tidak ikut menikmati hasil penarikan dama pajak yang dijadikan modus untuk kepentingan pribadi PP alias Peggy, namun mereka ditugaskan sebagai juru tagih saja dan bisa dikatakan sebagai saksi kunci, yakni SP alias Sharon, NS alias Nansi serta AM alias Ayi.

Saat itu, Sharon dan Ayi adalah ASN, Nanci merupakan tenaga honor. Ketiganya adalah juruh tagih, setelah mereka melakukan penagihan, dananya diduga digunakan untuk kwpwntingan pribadi oknum PP alias Peggy dan JM.

Praktek dugaan korupsi kasus ini sendiri, terungkap disaat Kepala Bidang (Kabid) Pajak dalam Dinas Keuangan era itu, dijabat oleh Audy Sambul yang kini memegang jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata (sekarang).

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Fanny Widyastuti, SH. MH diberitakan sebelumnya mengatakan pihaknya sedang melakukan pengumpulan barang bukti terkait skandal pajak 2013 tersebut.

“Iya saat ini kami sedang melakukan pengumpulan alat bukti. Data-datanya sudah ada dan soal pajak 2013 sudah jadi progres kami di kejaksaan.

Saya juga sudah minta Kasie Intel untuk melakukan pengumpulan data dan barang bukti,” ujar Widyastuti usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Minut.

Kasus dugaan korupsi berbandrol Rp1 miliar itu, kembali terendus publik yang meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan lanjutan, karena terinformasi jika beberapa oknum terduga pelakunya yang merupakan ASN aktif hingga kini masih bebebas ‘bergentayangan’.

Informasi dirangkum, kasus dugaan penggelapan pajak diduga dimotori oleh oknum ASN berinisial PP alias Peggy, saat itu dana pajak yang digelapkan berasal dari tagihan milik perusahaan Coca-cola di Kauditan sekitar Rp 300 juta, perusahaan perhotelan Cocatinus di Wori menembus angka 400 juta, sisanya berasal dai pajak Air Tanah, serta beberapa pajak restoran dan rumah makan yang tersebar di Minut.(***)