Lakukan Rolling Jabatan , Aliansi Ormas dan LSM Gugat Pjs Bupati Minahasa Selatan

Amurang, Aliansi Ormas dan LSM resmi mengajukan gugatan terhadap Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan Drs. Meiki M Onibala, M.Si dimana gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Amurang berisikan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Penguasa.

Adapun sejumlah Ormas/LSM yang tergabung dalam Aliansi Penggugat adalah DPD Laskar Manguni Indonesia (LMI) Minahasa Selatan yang dipimpin Tommy L. Pantow selaku ketua DPD (Tonaas LMI Minsel), DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI) Minahasa Selatan yang dipimpin Hanny Pantow selaku Ketua, DPC Independen Anti Korupsi (Inakor) Minahasa Selatan yang dipimpin Noldy Poluakan selaku Ketua dan DPC Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Minahasa Selatan yang dipimpin Jackli Tawas selaku Ketua Harian. Sementara informasi yang dihimpun, Onibala digugat atas pergantian sejumlah pejabat yang dilakukannya selaku Pjs Bupati Minsel pada tanggal 12 Oktober waktu lalu antaranya pergantian Plt. Kepala Dinas PU PR, Sekretaris Dinas PUPR, Camat Motoling Timur dan 27 Penjabat Hukum Tua.

Sementara para penggungat dalam Aliansi Ormas dan LSM tersebut memilih kuasa hukumnya pada Kantor Hukum MRT Law Office yakni pada Advokat Maykel R. Tielung SE SH dan Paul A. Walsen SH. “Ya gugatan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Amurang tinggal menunggu jadwal persidangan,” singkat pengacara Paul Walsen kepada Wartawan.

Sementara Tonaas Laskar Manguni Indonesia (LMI) Minahasa Selatan saat diwawancara mengatakan, pihaknya sangat berkeberatan ketika Pjs Bupati Melakukan Pergantian Pejabat. “Selaku masyarakat dan mewakili Ormas Adat LMI, saya merasa keberatan dan tidak setuju dengan pergantian pejabat yang dilakukan Pjs. Bupati. Hal ini tentunya sangat mengganggu pesta demokrasi dan tatanan kehidupam sosial masyarakat hingga simpang siurnya roda pemerintahan. Contohnya di sejumlah desa yang di rolling, terdapat pejabat Hukum Tua yang saling klaim jadi ada Kumtua ganda disitu. Akhirnya pengurusan administrasi di desa terhambat,” ujar Pengusaha muda ini.

Topan (sapaan akrab Tommy Pantow) mengatakan menggugat Pjs Bupati Minsel adalah hal paling tepat. “Pengadilanlah jalan terbaik untuk mengadu. Menghindari konflik masyarakat juga, daripada melakukan unjuk rasa dimana-mana tentunya kurang pas soalnya saat ini sementara gencar-gencarnya memerangi Covid-19. Apalagi mengurangi risiko nanti dipolitisir jika menurunkan massa yang begitu banyak rawan konflik soalnya saat ini sementara berlangsung tahapan Pilkada,” tandasnya Jumat (23/10/2020).

Dilain pihak, para Penggugat mengatakan, mereka menganggap akibat perbuatan Pjs Bupati, telah menciptakan tidak nyamannya masyarakat Minsel. “Masyarakat sudah saling serang atau perang argumen yang ujung-ujungnya semuanya bisa jadi korban atas tindakan Pjs Bupati. Tindakan Pjs Bupati juga mengangkangi SK penugasan dari Menteri Dalam Negeri karena tak seijin Mendagri dan tak sesuai Peraturan-peraturan Lainnya, ini melawan aturan juga melawan hukum,” Papar Noldy Poluakan Ketua Independen Anti Korupsi Minahasa Selatan.

Senada diungkapkan Hanny Pantow Ketua Laskar Anti Korupsi Cabang Minsel. “Kami menentang kebijakan Pjs Bupati yang begitu sewenang-wenang yang tak memikirkan dampak yang terjadi. Begitu serampangan mengambil keputusan,” ujarnya selaku Penggugat yang diiakan Jackli Tawas, Ketua Harian Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Minahasa Selatan yang juga penggugat. (*/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *