Poluakan: Tanpa Gunakan Tim Ahli, Pansus LKPJ Lampaui Tugas BPK Dan BPKP

Minsel, SuaraKawanua– Buntut Pansus LKPJ 2019 yang dilakukan oleh Pansus DPRD Minsel, hal ini membuat LSM Inakor Minsel melakukan kritikan keras atas kinerja Pansus LKPJ 2019 berhubungan aksi temuan pansus DPRD yang tanpa melibatkan tim ahli.

Apalagi pansus LKPJ diduga menggunakan kewenangan secara berlebihan dan tidak sesuai aturan pasal 20 PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Ketua LSM INAKOR Minsel Noldi Poluakan, Wakil Ketua DPRD Steven Lumowa (F-PDIP) dan Ketua Pansus LKPJ Franky Lelengboto “Frato” (F-PDIP) Cs mempertontonkan pertunjukan penggunaan kekuasaan berlebihan, yang diduga demi memuluskan kepentingan politik Pilkada Minsel dengan melaporkan dugaan korupsi 6 (enam) SKPD di Polda Sulut.

Menurutnya, kewenangan mengaudit dan menilai terjadinya kerugian negara berdasarkan undang-undang adalah hak tugas dari BPK-RI dan BPKP. Berdasarkan aturan, apabila ada temuan BPK, maka ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui TGR (Tuntutan Ganti Rugi).

Ditambahkannya, sangat fatal apabila Lumowa dan Frato menggunakan cara-cara yang tidak mencerminkan berdasarkan aturan.

Dijelaskannya, sebagai anggota dewan mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat Minsel, untuk taat hukum dan aturan.

“ Salah satunya tugas Mereka merancang, membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang wajib dipatuhi masyarakat Minsel. Mereka harus kasih contoh dan jangan cuma karena kepentingan Pilkada lantas mencedrai hukum sebagai pengayom negara,”ucap Poluakan

Ditambahkan Poluakan, berhubungan dengan pansus LKPJ ini, dan ada temuan dugaan penyimpangan, maka pihak pansus sudah melampaui tugas BPK Dan BPKP dalam menjalan tugasnya.” Kan sejumlah proyek ini sudah diperiksa oleh BPK dan BPKP bahkan saat ini sedang dilakukan sidang MTGR guna nengembali uang Negara yang sudah dirugikan, bukakan sebaiknya Pihak DPRD yang masuk pada Tim pansus menunggu Dedline waktu yang diberikan kepada Eksekutive , bukanya langsung melaporkan hal ini ke pihak penegak hukum.” Tutup Poluakan. Seraya menambahkan pihak tim Pansus seharusnya koreksi diri dan harus mampu menjalankan Tupoksi yang sebenarnya.(hape)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *