Tag Archives: dana

Ketua KPU Minta Dana Pilkada Ditambah Rp 535,9 M

SUARAKAWANUA–Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang di 270 daerah. Dana tambahan berkenaan dengan pilkada yang dihelat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp 535,9 miliar,” kata Arief dalam rapat bersama Kemendagri, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi II DPR, Rabu (27/5).

Dana tambahan itu, kata Arief, bakal dipakai membeli alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu. Di antaranya berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan.


Tambahan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli masker bagi para pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp 263,4 miliar. Kemudian, pembelian alat kesehatan bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp 259,2 miliar.

“Pembelian alat kesehatan bagi para panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp 10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar,” kata dia.

Selain itu, KPU juga berencana mengganti alat coblos kertas suara sekali pakai guna menghindari penyebaran virus corona. Diketahui, selama ini KPU menggunakan satu paku yang disediakan di bilik suara untuk dipakai secata bergantian oleh pemilih.

“Misalnya bisa berbentuk kayu dari paku tapi dia harus sekali pake. Jadi orang masuk diberi alat coblos nya setelah itu dibuang supaya tidak menular virus,” kata dia.


Tak hanya itu, KPU juga akan mengganti mekanisme pemberian tinta pemilu khusus pemberi suara. Tinta pemilu sendiri biasanya digunakan dengan cara dicelup. Kini KPU berencana menggunakan model tinta spray atau tetes.

“Mungkin nanti ada yg ditetes ada yang sekali sentuh atau sekali Sprai jadi dia akan menggantikan celup. tapi ada kebutuhan baru misalnya masker disinfektan handsanitizer,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu sepakat Pilkada 2020 akan dihelat pada 9 Desember mendatang. Kesepakatan terjalin dalam rapat yang dihelat secara virtual pada hari ini, Rabu (27/5).

Pada Januari lalu, KPU menyebut anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp9,9 triliun. Anggaran itu telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah.(**)

BERDAMPAK COVID-19 || LAKRI MINUT AKAN AWASI PROGRAM BANTUAN UNTUK MASYARAKAT

Minut, SuaraKawanua-Bantuan untuk masyarakat dengan adanya dampak Covid-19 banyak terjadi polimik dikarenakan banyak masyarakat kurang mengetahui
Post bantuan yang ada.

Agar masyarakat mengetahui dan memahami antara lain ;

  1. PKH
  2. BPNT
  3. BLT Dana Desa
  4. BST Kementerian/kemensos
  5. BLT APBD
  6. Sembako APBN
  7. Sembako APBD

Novie Ngangi Ketua Lembaga Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), menyatakan PKH adalah program keluarga harapan, bentuknya uang tunai langsung masuk rekening masing-masing.

BPNT (dulu namanya Raskin) adalah Bantuan Pangan Non Tunai, bentuknya berupa Bahan Makanan yang disalurkan melalui Kios Desa yang ditentukan oleh bank Mandiri kerjasama TKSK kecamatan.

BLT Dana Desa adalah Bantuan Tunai dari Desa Masing-masing, Besarannya 600 ribu per bulan direncanakan selama 3 bulan. BLT dari Dana desa  perlakuannya ada 3,

  1. Bagi Desa yg belum Cair Dana Desa Tahap I, maka diprioritaskan untuk BLT Covid -19.
  2. Bagi desa yg telah cair Dana Desa Tahap I, namun belum habis dibelanjakan, maka diprioritaskan untuk BLT Covid-19
  3. Bagi desa yg telah cair Dana Desa Tahap I dan telah habis dibelanjakan, maka segera bermohon Tahap II diprioritaskan untuk BLT Covid -19.

“Jadi yang dibantu BLT Dana Desa adalah warga desa yg penghasilannya terdampak Covid -19 dan bagi warga desa rentan sakit, atau sakit menahun. Dengan demikian ada Desa lebih duluan beri bantuan ada juga terlambat beri bantun karena prosesnya tadi diatas itu Tahap I, Tahap II. dan regulasinya sudah diatur oleh permendes.
BLT kementerian Sosial adalah bantuan bentuk Tunai Berdasarkan DTKS Dinsos diperuntukkan bagi rata-rata perkotaan atau kelurahan dan juga Desa.
BLT APBD adalah juga bantuan Tunai Dari Dinas Sosial juga diperuntukkan bagi masyarakat yg belum Dapat BLT Dana Desa atau lainnya.
Sementara Sembako APBN adalah bantuan berupa bahan makanan yang bersumber dari pemerintah pusat langsung dan
Sembako APBD adalah juga bantuan berupa bahan makanan yg bersumber dari APBD provinsi dan Kabupaten.ujar Ngangi

Lanjut Ngangi bahwa Intinya
sebenernya bantuan itu sudah cukup banyak dan yang bertanggungg jawab itu juga sendiri sendiri

“PKH itu penanggung jawabnya kememterian sosial pusat data dari mereka desa memang tidak dilibatkan dan ada Pendampingnya.
BPNT itu penanggung jawabnya Dinas Sosial Kabupaten dan pembagiannya oleh Dinas langsung,
BLT DANA DESA ini baru jadi tanggumg jawabnya pemerintah desa, sementara
BLT PUSAT ini tanggung jawabnya  Kementrian Sosial pusat juga,”katanya Semoga Semua Bantuan tidak tumpang tindih atau ganda dan pemerintah kabupaten dan pemerintrah desa arus mengsosialisasi agar masyarakat tau dan tidak ada kecemburuan, ” ujarnya yang memastikan Lakri akang mengawasi bantuan-bantua tersebut sudah sampai dimana penyaluranya dan bolah ada temuan kami tidak main-main untuk buat laporan. (INNOR)

Pemkab Minut Realokasi Dana COVID-19 Tahap III?

Minut,SuaraKawanua–Usai merealokasi APBD untuk dana prnanganan COVID-19 sebesar Rp12,8 Miliar, Bupati Minahasa Utara (Minut) dikabarkan akan kembali melakukan realokasi tahap ketiga.

Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang akan diajukan disebut-sebut dalam jumlah besar yaitu Rp122 Mmliar, sehingga akan memangkas sejumlah besar anggaran di kedinasan termasuk di Sekretariat DPRD Minut sebesar Rp8 miliar.

Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengaku belum mendengar kabar tersebut.

Malah, menurut Denny Lolong, pihaknya baru saja menyurati Bupati Vonnie Panambunan melalui surat sekretariat nomor: 170/DPRD-MINUT/168/IV/ pada tanggal 30 April 2020 perihal permintaan data terkait pergeseran anggaran. 

“Pimpinan dan anggota dewan belum mendapat info soal Rp122 M digeser ke penanganan COVID-19,” ujar Lolong kepada BeritaManado.com, Sabtu (2/5/2020).

Hal serupa disampaikan anggota Banggar DPRD Minut yang juga Ketua Fraksi Golkar Edwin Nelwan.

“Kami tidak tahu. Namun kalau melihat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan COVID-19, pada ketetapan nomor enam ditulis bahwa penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,” jelas Nelwan.

Edwin Nelwan meminta, jika ada rasionalisasi APBD tahap III, DPRD Minut harus tahu dan eksekutif harus memberikan rincian secara detail rasionalisasi itu dari setiap SKPD.

“Saya ingatkan lagi, bahwa realokasi APBD dalam kondisi ini, tidak serta merta memasung fungsi DPRD dalam pengawasan maupun budgeting. Semua harus persetujuan dan dalam pengawasan DPRD. Karena semua regulasi yang mengatur dalam rangka mengadaptasi anggaran penanganan COVID-19 harus atas sepengetahuan DPRD sehingga DPRD akan mengkaji apakah rasionalisasi itu akurat dan efektif atau sebaliknya kebablasan dan tidak rasional. Dan kalau benar sudah dilaksanakan, maka itu sesuatu yang sangat miris dan sebuah pelecehan untuk lembaga DPRD. DPRD tidak bertanggungjawab terhadap konsekuensi yang akan timbul nanti,” tegas Ketua Komisi I itu.

Kaban Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau ketika dikonfirmasi BeritaManado.com, Selasa (5/5/2020) mengatakan, alokasi anggaran COVID-19 tahap III sementara dibahas.

Macarau menjelaskan, untuk nominal tidak mencapai angka Rp122 miliar.

“Tidak. Pengurangan dana transfer dari pusat untuk Kabupaten Minut sekitar Rp123 M. Kalau dana COVID-19 masih sementara dibahas,” ujar Macarau.(bmc/tim)