Tag Archives: demo

Mokodompit Desak Penjarakan ketua kepala KUA Lolak

Sulut,SuaraKawanua-Ormas LAKI dan Ormas Adat Mahasatu Minahasa Sanger Talaud melalukan aksi unjuk rasa damai di kementrian agama Sulawesi Utara (Sulut) dan Kejati Sulut, kemarin (30/08/2019), terkait pelangaran pidana ujaran kebencian yang di lakulan oleh oknum kepala kantor urusan agama (KUA) Lolak Budiarjo Tumbol S .Ag alias budi yang sudah berkekuatan hukum tetap lewat putusan pengadilan negeri kotamobagu  1 tahun penjara kasus penghinaan/penistaan agama dan di kuatkan lagi dengan putusan pengadilan tinggi Manado 2 tahun penjara.

Aksi demo di pimpin langsung oleh ketua Ormas LAKI sulut Firdaus Mokodompit di dampingi ketua LAKI Bolmong Hendra Mamonto serta dari Ormas adat Mahasatu.

Dalam orasinya Firdaus mengingatkan kemenag Sulut agar sesegera mungkin untuk melakukan pencopotan terhadap oknum tersebut karena perbuatannya sangat tidak pantas dan membayakan apalagi di lakukan oleh oknum yang bertugas di lembaga yang seharusnya sangat menjaga, mengajarkan dan mensosialisasikan tentang nasionalisme, kebhinekaan, menghargai kemajemukan dan menghargai perbedaan agama demi persatuan dan kesatuan serta ke damaian di indonesia terlebih khusus di bumi nyiur melambai Sulut yang sangat dikenal dengan toleransi umat beragama yang sangat tinggi.

“Jangan sampai hal  tersebut di biarkan karena bisa berpotensi terjadi kegaduhan serta polemik  yang berkepanjangan di masyarakat, ini bisa menjadi bom waktu di kalangan masyarakat apabila di biarkan,” tegas Mokodompit dengan suara lantang dan keras, dalam orasinya.

Hal senada secara bergantian di sampaikan oleh ketua LAKI Bolmong Hendra Mamonto dan orator Ormas  adat Mahasatu di mana mereka sepakat dan menginggatkan kemeneg  agar merespon permintaan ini secepatnya dan segera mencopot oknum tersebut karena berbahaya dalam menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, memfitnah agama dan melakukan ujaran kebencian, menurut mereka itu adalah perbuatan keji dan harus diberantas jangan sampai menyebar dan berkembang di masyarakat.

Kemenag melalui jurubicarnya berjanji akan mengkaji dan segera melakukan tindakan apabila sudah pelanggaran seperti di sampaikan dan tinggal menunggu kakanwil pulang tugas luar kota kemudian perwakilan masyakat akan di undang untuk mendiskusikan hal ini.

Sesudah Kemenag berpindah tempat ke kejati sulut dan di sambut oleh para staff yang di pimpin oleh A. Syahrir Harahap.SH. MH. Asisten pembinaan Kejati Sulut. Harahap berjanji akan segera menindak lanjuti persoalan tersebut.

“Jika sudah berkekuatan hukum tetap dan menggikat maka secepat mungkin akan kami laksanakan putusan pengadilan tersebut tapi kami akan melihat dan mempelari putusan tersebut,” kata syahrir.(IB/tim)

Demo Tuntut Pembayaran Lahan Tol di Pengadilan Negeri Airmadidi


Minut,SuaraKawanua-Pembangunan jalan tol Manado – Bitung yang sebentar lagi akan diresmikan ternyata masih menyimpan permasalahan terkait sengketa.

Hal ini terbukti dari andanya aksi damai yang dilakukan puluhan warga Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi di Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi, Selasa (11/06/19).

Aspirasi yang disampaikan warga lewat orasi aksi damai yang meminta agar ketua PN Airmadidi untuk segera membayar lahan yang saat ini sudah menjadi jalan tol Manado – Bitung. Para pendemo juga memintah agar ketua PN Airmadidi Nova Loura Sasube SH MH dan wakil ketua Mohamad Saleh SH untuk dapat mendengar langsung aspirasi dari para pendemo.

Dikatakan pemilik lahan sengketa melalui kuasa hukumnya Maria Pangemanan SH, dirinya sudah meminta kepada ketua PN Airmadidi untuk secepatnya memerintahkan pembayaran lahan yang menjadi hak 17 kepala keluarga di Airmadidi Atas.

“Karena dari hasil gelar perkara yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama dengan pihak terundang yakni PPK, Balai Jalan dan jembatan, Biro Pemerintahan Provinsi Sulut, Asisten Datun Kejati Sulut, Ditreskrimum Polda Sulut, Kapolres Minut, Ketua PN Airmadidi, Camat Airmadidi, dan Lurah Airmadidi Atas. BPN mengelurakan surat rekomendasi yang ditujukan kepada PN Airmadidi untuk melakukan pembayaran dana konsinyasi kepada pemilik kavling 15 Desember 2018 lalu”, tutur Pemgemanan.

Namun hingga akhir orasi, kepala PN Airmadidi tidak kunjung terlihat hal tersebut membuat geram para pendemo yang mengagnggap ketua PN Airmadidi bersama Wakil tidak menghargai aspirasi masyarakat Minut. (Ronni)

17 Pemilik Lahan Jalan Tol Demo di PN Airmadidi

 

Para pendemo yang terdiri dari pemilik lahan di Kelurahan Airmadidi Atas mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Airmandidi

 

 
MINUT,SuaraKawanua– Sebanyak 17 orang pemilik lahan Tol Manado-Airmadidi yang lahannya belum terbayar bersama dengan warga lainnya menggelar demo Selasa (26/3) di Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi. Pasalnya pemilik lahan ini menganggap Pengadilan Negeri Airmadidi sengaja mengulur waktu sehingga memberikan kesempatan kepada pihak penggugat atas nama Hilda Awuy melakukan gugatan terhadap para pemilik. Padahal ke 17 orang pemilik lahan ini telah mendapatkan rekomendasi pembayaran dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut untuk menerima pembayaran dana konsinyasi dari PN Airmadidi. Pemilik lahan, melalui kuasa hukum Maria Pangemanan SH dan rekan mengajukan permohonan penetapan gugur, pencabutan gugatan/register kepada majelis hakim perkara nomor 225/pdt.g/2018/PN AMD di perdata nomor 205/Pdt.g/2018/PN AMD serta memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memerintahkan pembayaran uang konsinyasi yang menjadi hak pemilik lahan. Ditambahkan bahwa pihak penggugat setelah melaporkan perkara ini di Polda Sulut, sejak kurun waktu 2 tahun lamanya, maka pada bulan oktober 2018 telah dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) karena tidak cukup bukti. Selanjutnya pihak Kanwil BPN Sulut kemudian melakukan gelar perkara bersama dengan pihak terundang seperti PPK Balai Jalan dan jembatan, Karo Pemprov Sulut, Ass Datun Kejati Sulut, Direskrimum Polda sulut, Kapolres Minut, Ketua Pengadilan Airmadidi, Camat Airmadidi dan Lurah Airmadidi Atas. Hasilnya pihak BPN Sulut pada tanggal 15 Desember 2018 mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada PN Airmadidi untuk melakukan pembayaran dana konsinyasi kepada 17 pemilik lahan kavling. Salah satu pemilik lahan Debie Yanti warga Manado mengaku bidang tanah yang merupakan haknya di beli dari Almarhumah Pdt Awuy yang merupakan tante Hilda Awuy sejak tahun 2013 saat beliau masih hidup. “Saya membeli langsung dari Almarhumah Pdt Josephine Rompas-Awuy pada bulan maret 2013 dan transaksi pembelian kavling tersebut dilengkapi dengan Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ini merupakan harta bersama keluarga Rompas Awuy bukan keluarga Awuy,” terang Debie. Ketua PN Airmadidi Nova Laura Sasube SH MH melalui Humas Adiyaksa DP SH MH menerima dua orang perwakilan yakni Kuasa Hukum Maria Pengemanan SH dan Korlap Charles Tompunu mengatakan. “Kasus seperti ini pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saat itu pihak PN melakukan pembayaran namun kemudian penggugat kembali mendaftarkan gugatan sehingga kami menerima teguran dari pengadilan tinggi,” ujar Adiyaksa yang adalah juga salah satu majelis hakim yang menangani perkara ini. Menurut Adiyaksa hak untuk mencabut gugatan sepenuhnya ada ditangan penggugat, namun ketika pengadilan kedepannya ini melihat penggugat tidak ada keseriusan maka majelis hakim bisamenggugurkan perkara ini. Saat ini yang menjadi kendala dalam perkara ini adalah alamat penggugat yang tidak jelas semuanya, dimana saat dikirim panggilan. Dalam hukum acara penggugat dipersilahkan untuk merubah gugatannya. Penggugat akan melakukan panggilan umum. Namun tak urung Adiyaksa mengaku jika penggugat tidak dapat hadir maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Adapun panggilan cukup lama, karena ada yang di Timika dan Jakarta delegasinya tidak kembali. (Ronni)