Tag Archives: Dodokambey

OD Terbitkan Pergub Tentang OPP Covid-19, Melanggar Dipidana

Gubernur Sulut Olly Dodokambey

Manado,SuaraKawanua–Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kini dikawal regulasi ketat. Ini agar tidak ada kebijakan tumpang tindih antara provinsi dan 15 kabupaten/kota.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) 8/2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid-19.

Dalam Pergub 8/2020 yang baru ditetapkan 14 April kemarin, memuat delapan BAB serta 30 Pasal. Mulai dari ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan OPP Covid-19.

Didalamnya ada hal umum, pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan, pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Juga ada yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama OPP Covid-19. Di dalamnya terdapat poin pemenuhan kebutuhan dasar penduduk dan pelaku usaha, sumber daya penanganan Covid-19.

Juga ada poin terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Serta yang tak kalah penting terdapat sanksi. Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, penyebaran Covid-19 yang bersifat luar biasa, ditandai dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah di Provinsi Sulut, merupakan pertimbangan pertama dikeluarkannya Pergub tersebut.

“Pergub ini didasari juga pertimbangan lainnya yaitu Keputusan Presiden 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan pergub tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di wilayah Sulut” tuturnya.

Gubernur juga mengatakan sejumlah hal penting telah diatur dalam pergub ini. Yaitu pada Pasal 3 tentang empat tujuan dikeluarkannya Pergub optimalisasi pencegahan penyebaran Covid-19.

“Pergub ini bertujuan untuk, membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19. Juga meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19. Serta memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19, serta menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19,” urainya.

Lanjutnya, meskipun dilakukan pembatasan pergerakan. Bukan berarti pemerintah tinggal diam. Pemerintah memahami aturan tersebut akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tak hanya itu, kegiatan belajar di sekolah dan bekerja di kantor atau tempat kerja wajib diganti dengan belajar di rumah dan bekerja di rumah. Karena itu, menurut OD, pada saat berlakunya Pergub ini maka pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak seperti yang diatur pada pasal 23 dan 24 dalam Pergub tersebut.

“Pasal 23 ayat 1 itu dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan OPP Covid-19. Adapun Pasal 23 ayat 2 berbunyi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok atau bantuan langsung tunai yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” urainya.

Begitu juga menurut OD, untuk para pelaku usaha dan karyawan serta operator moda transportasi darat, seperti driver ojek online yang terdampak Covid-19. Pemerintah dapat memberikan insentif atau bantuan sosial yang diatur pada pasal 24 dalam Pergub ini.

“Pasa124 ayat 1 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan OPP Covid-19. Kemudian Pasal 24 ayat 2, insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan/ pengurangan pajak dan retribusi daerah atau denda bagi pelaku usaha yang terdampak atas OPP Covid-19. Dan pemberian subsidi atau bantuan sosial kepada karyawan serta operator moda transportasi darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Dalam pergub pasal 11, juga mengatur soal pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. “Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan penanda waktu seperti lonceng, adzan atau penanda waktu lainnya, dilaksanakan seperti biasa,” bunyi pasal 11 poin ketiga dalam bagian keempat pergub.

OD juga mengatakan, pemerintah di 15 kabupaten/kota harus melakukan koordinasi dengan maksimal dan dapat menerapkan pergub tersebut. Pemerintah di 15 kabupaten/ kota juga wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan OPP Covid-19.

“Jadi dalam pelaksanaan OPP Covid-19 ini, seluruh masyarakat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan dan pelaksanaan OPP. Ada juga sanksi dalam pergub ini. Yaitu pelanggaran terhadap pelaksanaan OPP Covid-19, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana,” beber OD.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, kebijakan melalui Pergub harus ditaati semua pemerintah di 15 kabupaten/ kota serta masyarakat Sulut.

Pasalnya, Pergub diterbitkan atas suatu hal yang mendesak dan untukkepentingan daerah. “Tentu sifatnya mengikat dan harus dipatuhi,” ungkapnya.

Pergub ini menurutnya diterbitkan dengan kajian mendalam semua pihak atas dasar yang mendesak. Karena itu memang ada saksinya. Dia harap semua kebijakan yang dilakukan dengan adanya Pergub ini dapat seirama.

“Tidak ada kebijakan secara sendiri-sendiri antara kepala daerah baik tingkat provinsi maupun 15 kabupaten/kota,” jelasnya. Lengkong juga mengingatkan, agar semua kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dengan baik sesuai bunyi Pergub.

Serta ada tim pengawasan yang memang ditugaskan untuk mengevaluasi bagaimana tindaklanjut dari Pergub ini. “Ya tentu harus dievaluasi. Jangan sampai pembatasan sudah dilakukan, namun yang terjadi di lapangan hak masyarakat tidak terpenuhi. Atau pemberian bantuan tidak tepat sasaran. Saya pikir juga harus ada data terpadu yang sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Karena masalah perut dan hak dasar lainnya adalah kunci dari suksesnya penerapan pergub ini,” tandasnya. 

Gubernur Olly Siapkan Disinfektan Berstandar, Bukan Asal Campur dan bisa Bunuh Virus Corona

manadoSuaraKawanua – Pemprov Sulut belum memberlakukan lock down.

Gantinya kebijakan untuk mencegah penyebaran Virus Corona dengan menyemprotkan cairan disinfektan.

Pasar-pasar tradisional di Sulut akan mendapat prioritas, bahkan Pemprov menyiapkan bilik disinfektan. 

Warga yang ingin masuk pasar lebih dulu masuk ke dalam bilik tersebut untuk disemprot seluruh badan dengan cairan disinfektan. 

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan, cairan disinfektan yang disiapkan bukan sembarang cairan,  terstandar bisa membunuh Virus Corona

“Bahannya terukur dari pemerintah bukan asal campur,” kata Gubernur kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).

Gubernur mengatakan, Wali Kota Surabaya Risma juga menggunakan bilik disinfektan ini,  terbukti berhasil mencegah penyebaran Covid 19

Jadi Pemerintah selain menyemprot cairan disinfetan ke fasilitas umum, disiapkan bilik disinfektan  di pasar. 

Gubernur juga mengimbau mal dan pasar swalayan juga menyiapkan bilik disinfektan Bilik disinfektan pun mulai disalurkan ke tiga pasar tradisional di Kota Manado yaitu Pasar Karombasan, Pasar Bersehati dan Pasar Tuminting Manado sejak Selasa (31/03/2020)

Gubernur Olly Dondokambey diwakili Asisten I Pemprov Sulut Drs Edison Humiang MSi memimpin pendistribusian.

HUT Ke- 58 Tahun, Mendekati Masa Pensiun Banyak Kalangan Mengsuport Untuk Maju Pilkada

Minut, SuaraKawanua- Kepala Kantor Pertanahan Minut Sammi Dondokambey belum lama ini sudah menginjak umur yang ke 58 tahun, banyak yang datang memberi ucapan selamat selain itu kedatangan mereka juga bertujuan mengsuport agar dapat ikut serta dalam pencalonan bupati di minahasa utara.

Lewat media ini Sammi membenarkan bahwa selain lewat telpon dan WhatsApp mereka datang memberi ucapan selamat HUT ke 58 kepada saya sekaligus mendorong saya untuk maju dalam Pilkada nanti.
” Saya berterima kasih atas suport mereka dan kalau Tuhan berkehendak saya maju di Pilkada apa salahnya , karena manusia hanya bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan, ujar Sammi

Sementara ditempat terpisah,  Octavianus Rumewo seorang Sammi Dondokambey menurut kami figur yang sudah tidak diragukan lagi, karena sudah banyak dikenal berbagai kalangan apalagi dikalangan masyarakat bawah
” jadi kami harap pak Sammi Dondokambey bisa memberidiri ikut serta dalam pencalonan pilkada nanti, ” kata Rumewo
(Innor)