Tag Archives: dprd

Cegah Penyebarnya Covid 19 DPRD Minsel Lakukan Sweb

Minsel,SuaraKawanua-Dinas kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, melakukan Swab Test di Kantor DPRD pada, Jumat 14 Juli 2020.

Hal ini dilakukan guna melakukan pencegahan terhadap ancaman bahaya Covid 19 serta menekan peredarannya agar tidak meluas.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Minahasa Selatan, Joins Langkun, SH usai menjalani Swab Test menyampaikan bahwa pemeriksaan hari ini sebagaimana permintaan DPRD kepada Bupati untuk dilaksanakan pemeriksaan.

“Minggu kemarin pimpinan/setwan DPRD menyurat ke Bupati Minahasa Selatan selaku Ketua tim gugus tugas untuk dilakukan Swab Test. Dan sesuai jadwal, hari ini dinas kesehatan langsung turun melakukan swab test”, ujar Sekwan Joins.

Lagi kata Sekwan, langkah jitu ini dilakukan guna menekan bertambah luasnya kasus ini. Selanjutnya mendukung penuh upaya pemerintah baik pusat, propinsi khususnya Kabupaten Minahasa Selatan dalam memerangi Covid 19.

Dirinya berharap, usai rapid test semua pegawai, staf maupun THL dalam keadaan baik, sehat dan tak ada satupun yang terkontaminasi.

Dan kalaupun ada salah satu dari mereka yang dinyatakan positif, maka sesuai protap kesehatan wajib melakukan isolasi secara mandiri di rumah selama batas waktu yang di tentukan, pinta Sekwan Joins Langkun.

Selain Sekwan, kabag humas, kasubag, pegawai, staf dan THL terlihat satu anggota DPRD menjalani swab test. Begitu pula dengan beberapa awak media.(hape/Advet)

DPRD Kabupaten Minsel Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Penetapan Persetujuan Atas Ranperda)Tentang LPJ 2019

MINSEL,SuaraKawanua—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II Penetapan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Minsel Tahun Anggaran (TA) 2019, pada Kamis (23/07/2020).

Rapat yang dilaksanakan melalui Vicon berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Minsel saat itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Dimana Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE yang di dampingi Wakil Ketua Stefanus Lumowa SE dan Paulman Runtuwene memimpin langsung jalannya paripurna tersebut melalui Vicon. Selain dihadiri oleh para anggota DPRD lainnya. Hadir juga Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE (CEP), Forkopimda, Asisten dan para pimpinan OPD lingkup Pemkab Minsel.

Menurut, Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE mengatakan, pelaksanaan paripurna itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menyebutkan, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 kepada DPRD, paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Secara normative laporan pertanggungjawaban memiliki arti penting bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda). Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan efisien, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggara Pemda melalui fungsi pengawasan DPRD,” ucapnya.

Lanjut Dia, sebelumnya kepala daerah telah menyampaikan Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD TA 2019 dalam sidang paripurna yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Sehubungan dengan itu, maka DPRD telah menindaklanjuti Ranperda yang dimaksud, dengan mengadakan rapat-rapat dengan mitra kerja eksekutif, untuk membahas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Dalam sidang Paripurna tersebut masing-masing fraksi di DPRD juga menyampaikan pandangan fraksinya. Meskipun demikian, semua Fraksi menyetujui ranperda laporan pertanggungjawaban APBD Pemkab Minsel TA 2019 itu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada para pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah selesai membahas, memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan terhadap Ranperda, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda.

“Terkait dengan semua masukan dan saran yang disampaikan dalam paripurna ini, sepenuhnya akan menjadi perhatian dan pedoman bagi kami selaku pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini,” ujar Bupati.

Tambah Bupati, pihak DPRD banyak menjumpai hal-hal positif maupun permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, hal itu akan dijadikan bahan masukan bagi kami selaku pihak eksekutif.

“Tentunya ini menjadi bahan evaluasi untuk kami selaku eksekutif, sehingga kedepan dapat meningkatkan dan memantapkan program dalam pelaksanaan APBD di tahun selanjutnya,” tutupnya.(han/adv)

Pilkada-Bawaslu Minsel Siapkan Strategi Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Independent Secara Covid

Minsel, SuaraKawanua–Pengawasan tahapan verifikasi faktual (Virtual) calon independent pilkada Minsel disiapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan.

Ragam strategi termasuk metode pengawasan secara protokol covid mulai dimantapkan.

Dua hari belakangan ini, para staf di kantor Bawaslu nampak sibuk mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi jajaran ad hoc di masing-masing kecamatan.

Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem pihaknya sementara melalukan koordinasi dengan KPU terkait kepastian jadwal pelaksanaan verfak.

“Berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 jadwal verfak dilaksanakan selama dua pekan. Atau empat belas hari kalender. Dimulai pada 29 Juni hingga 12 Juli, ” ungkap Keintjem.

Metode pengawasan dilaksanakan secara protokol covid-19. Apalagi verfak dilakukan secara door to door.

“Pengawasan akan dilakukan oleh masing-masing PKD yang ada. Untuk desa atau kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi akan didistribusikan tim sekretariat panwas kecamatan membantu PKD. Sehingga bisa optimal. Begitupun untuk wilayah yang tidak ada pendukung calon independent penwasnya akan juga diperbantukan melalukan pengawasan di wilayah yang butuh pengawasan ektra, ” terangnya.

Dia mengingatkan kepada panwas kecamatan amat terlebih pengawas kelurahan dan desa, apabila dalam proses verfak kemudian ditemui ada PPS yang enggan menggunakan APD maka wajib diberhentikan tahapan verifikasi faktual tersebut.

“Ini juga menjadi cacatan penting kami mengingatkan. Ada ditemukan warga yang menyatakan dukungan tidak berada di tempat. Maka pihak liaison officer (Lo) calon independent wajib menfasilitasi. Apakah dikumpulkan di suatu tempat atau melalui daring sekalipun, ” tegas Keinjem.

Mengenai durasi waktu pada tahapan verfak setiap hari, Keintjem mengingatkan KPU supaya konsisten.

“Jangan sampai jadwalnya berubah-berubah. Makanya pentingnya koordinasi sesama lembaga penyelenggara, ” tandasnya.

Diketahui APD yang akan digunakan pengawas pilkada pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan berupa face shield, handscoon, handsanitizer, vitamin masker, rompi, topi dan I’d card khusus. (hanny)