Tag Archives: dprd

Rorimpandey: Masalah AKD DPRD Minsel Eksekutive-Legislative Harus Duduk Bersama

Minsel, SuaraKawanua-Persoalan antara Eksekutif dan Legislatif Minahasa Selatan hingga saat ini belum ada kejelasan. Bahkan, soal APBD 2020 belum ada tindaklanjut apakah akan ada solusinya. Sementara itu, sejumlah tokoh baik politik maupun praktisi hukum dan lain sebagainya angkat suara soal masalah yang terjadi di Minsel. Satu diantaranya Alfrets Rorimpandey, aktivis partai Minsel pun angkat suara terkait masalah diatas.

‘’Jadi, soal antara DPRD Minsel dan Pemkab Minsel belum ada keputusan jelas. Sebenarnya bisa disikapi dengan atau bisa terselamatkan dengan kebijakan yang ada. Jika kedua (Legislatif dan Eksekutif) duduk bersama. Pemkab Minsel mampu menyelesaikan persoalan, tetapi hal diatas banyak intrik terjadi sehingga mengalami kendala,’’kata Rorimpandey saat berbincang-bincang di Amurang, Kamis (23/01/2020).

Menurutnya, persoalan yang banyak membuat tertunda. Sekali lagi, hal diatas bisa terjadi jika eksekutif bersama legislatif duduk bersama. Dan hasil duduk bersama, dipastikan ada solusi untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda).

‘’Jadi cerita enam bulan anggota DPRD Minsel tak terima gaji dan lain sebagainya, bahwa kalau itu tidak terjadi perhitungannya adalah setahun. Hal diatas sesuai hasil konfirmasi dengan orang dekat di Kemendagri belum lama di Jakarta. Persoalan disini, apa bisa keduanya duduk bersama. Secara politis, bicara harga diri itu sudah ada. Karena itu keputusan politik, nah orang yang kalah politik  harus mengaminkan apa yang terjadi,’’tegas polisi PDIP ini.

Dijelaskannya lagi, kalau suka Minsel selamat, makanya dalam penulisan di PRM diatas bahwa masyarakat Minsel bisa melakukan tuntutan Class Action ke PTUN.  Bahwa, saat ini Minsel hanya ada anggaran belanja rutin. Untuk pembangunan tidak bisa. Jadi, kalau ada class action terealisasi, maka akan ada mossi tidak percaya kepada pemerintah.

‘’Kalau dilakukan mossi tidak percaya kepada pemerintah. Itu namanya buruk sekali dan pertama kali terjadi di Minsel. Apabila hal diatas terjadi, maka pemerintah pusat bakal bekukan pemerintahan yang ada. Untuk itu, menyambut Hari Jadi Minsel ke-17 tahun (27 Januari 2020), maka harus diperhitungkan masalah yang terjadi,’’sebut Rorimpandey sedikit keras.

Menurut pria yang dekat dengan Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey bahwa soal masalah lainnya, DPRD harus solit dan selesaikan segera. Namun, bagaimana bicara DPRD, sedangkan antara anggota DPRD belum akur gara-gara soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD

‘’Makanya, jadi pertanyaan bagi kalangan pemerhati di Minsel, termasuk Pers harus ikut kritisi soal masalah yang terjadi di Minsel. Kalau hal ini dilakukan dengan baik. Ingat, petinggi-petinggi partai yang ada termasuk di eksekutif sendiri harus duduk bersama. Kita rasa, para petinggi-petinggi partai cinta dengan Minsel dan bisa selesaikan masalah yang ada dan mempertahankan keegoisan masing-masing,’’jelasnya lagi.

Bahwa, dari masalah diatas ada yang kalah dan ada yang menang. Bukan setelah AKD terbentuk, banyak pengisian posisi yang terjadi. Nah, bagaimana bicara anggaran kalau tidak dibentuk AKD. Dengan demikian, tidak akan selesai bahkan apalagi akan menggelar rapat paripurna sedangkan tidak resminya AKD.

‘’Lucu juga mau bicara pembangunan Minsel kalau AKD tidak ada. Kasihan masyarakat yang rugi dan jadi korban. Olehnya, kita sikapi bersama karena ini sudah jadi persoalan keras bagi kelangsungan pembangunan Minsel. Untuk itu, saya menghimbau, bahwa saya aktifis partai dan pejuang Minsel untuk torang duduk bersama dan cari dia pe solusi . karena kalau kita cari dia pe solusi, bagaimana Minsel mau berkembang. Sedangkan torang sudah mulai tampak pembangunan berkelanjutan,’’pungkasnya mempertanyakan. (ape/hape)

Memasuki 100 Hari Kerja, 30 Legislator Minut Diperkirakan Menghabiskan 2,70 Miliard


 
Minut, SuaraKawanua.web.id – Sudah hampir memasuki 100 hari kerja para anggota DPRD Minahasa Utara priode 2019-2024 sejak dilantiknya pada 9 September 2019 hingga Desember ini, diperkirakan 30 legislator Minut akan menghabiskan uang rakyat sekitar Rp 2,7 miliar hanya untuk perjalanan dinas luar daerah, luar provinsi.

Menurut Sekwan Jossy Kawengian ketika dikonfirmasi jumlah anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat dan dana yang sudah terpakai untuk SPPD tersebut, sekarang ini belum memiliki data.

Namun menurutnya diakui bahwa perjalanan dinas tersebut sudah diatur dan sesuai Perbup. “Tiap triwulan dua kali berangkat. Untuk anggota dewan periode saat ini perjalanan dinas baru dimulai Oktober. Jadi masih ada satu kali lagi jatah mereka berangkat, karena akan masa reses. Tiap anggota untuk sekali berangkat dianggarkan sekitar Rp 15 juta,” ungkap Kawengian.

Lanjutnya untuk pimpinan dewan tentunya akan lebih besar lagi. “Tetapi anggaran per orang bisa saja lebih dari Rp 15 juta karena tergantung fluktuasi harga tiket,” paparnya.

Jika dihitung Oktober hingga Desember berarti ada tiga bulan. Kalau tiap bulan dapat dua kali berangkat berarti dalam tiga bulan ada enam kali berangkat. Sehingga untuk 30 wakil rakyat yang enam kali berangkat akan menguras anggaran Rp 2,7 miliar. Jumlah ini belum perjalanan dinas dalam daerah atau dalam propinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Minahasa Utara memasuki 100 hari kerja sudah berapa kali keluar daerah. Ini jadi sorotan ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Minut yang di ketuai
Howard Hendriek Marius.

” Keberangkatan anggota Dewan terkesan hanya menghamburkan uang rakyat saja, hingga pulang tak perna dengar pertanggung jawaban mereka apa mereka buat disana minimal diberitakan lewat media yang ada di Minut. Jadi bayangkan saja perjalanan keluar daerah mereka  itu diperkirakan hampir mencapai 3 Milliard dengan dalil sudah diagendaka sementara masyarakat minahasa utara, Sementara disalah satu puskesmas di minut ada info kekurangan obat, jaminan kesehatan belum semua masyarakat dapat, ” ujar Marius (Innor)

DPRD Kota Cirebon Komisi III Kunker di Kota Tomohon

Tomohon,SuaraKawanua-Tomohon Kota Sejuk, Masyarakatnya ramah, Saking sejuknya Kota ini membuat sebagian anggota DPRD Komisi III Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat pingin tidur dan berlama-lama disini kata para anggota dewan ini.

Komisi III ini dipimpin ketua rombongan Cicip Awaludin SH selaku Wakil Ketua Komisi III yang menyampaikan maksud kunjungan dan memperkenalkan rombongan yang hadir. yang berlokasi di Lantai III Kantor Sekertariat Daerah Kota Tomohon Rabu 6/11/19.

Dalam kunjungan kerja ini diterima oleh Asisten Perekonomian Ir. Vonny F Pontoh MBA bersama perangkat daerah terkait yakni Dinas Pariwisata yang dihadiri Sekertaris Dinas dan Kabid terkait.

Sambutan Walikota disampaikan oleh Asisten Perekonomian : Kota Tomohon memiliki obyek-obyek wisata yang terkenal dan telah mendunia dengan agenda TIFF yang masuk 10 besar iven Pariwisata di Indonesia.

Selamat Datang dan Selamat menikmati keramahan masyarakat dan keindahan obyek-obyek wisata alam serta kesejukan Kota Tomohon.

Pemkot Cirebon pada tahun depan akan mengalokasikan anggaran untuk ikut serta dalam pelaksanaan TIFF nanti.

Rombongan Komisi III DPRD Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat juga menyaksikan tayangan video selayang pandang Kota Tomohon dengan semua potensi pariwisata dan keunggulannya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Wulan E Roeroe SE MSi bersama Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Chrisnaldus Roring S.Par MAP menyampaikan materi seputar kepariwisataan dan sarana prasana penunjang kepariwisataan di Tomohon yang memadai.

Selanjutnya diakhir kegiatan dilakukan Pertukaran cendera mata oleh Pemkot Tomohon & Anggota DPRD Komisi III Cirebon dan foto bersama.(DM)