Tag Archives: laki

LAKI Lakukan Seminar Dengan Kajati Kalbar

Pontianak,SuaraKawanua-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Seminar Hukum dengan mengangkat tema ” Problematika Perijinan Usaha Pertambangan dan implikasi terhadap Permasalahan Hukum lingkungan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju Indonesia Maju” Kegiatan Seminar Hukum ini terlaksana atas kerjasama antara Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Kapuas Dharma 2 Ulin Room lantai 5 Jl.Imam Bonjol Pontianak pada hari kamis tanggal 28 November 2019 dimulai pukul 08.30 s/d 15.30 wiba. Dibuka oleh Gubernur Kalbar yang diwakilkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH Ir.H.Adi Yani, MH Ada 5 Narasumber dalam kegiatan ini yakni : Abdul Muin,SH,MH (Kejati Kalbar) Ir.Susi Juliarti (Dinas ESDM) Kalbar, Kompol Supriyadi,SH,MH (Diskrimsus POLDA Kalbar), dari BPN/ATR Prov Kalbar dan Burhanudin Abdullah (Ketum DPP LAKI) Peserta seminar tetdiri dari Instansi terkait, 150 perusahaan yg diundang dari 664 perusahaan pertambangan di Kalbar dan para Ketua DPC LAKI di 14 Kab/Kota se Kalbar. 

Banyak nya permasalahan pertambangan di Kalbar baik dari masalah perijinan maupun manfaatnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal maka LAKI memberanikan diri untuk menggelar seminar ini ujar Burhanudin Abdullah. Kita bukan mencari atau membuat masalah tapi mau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ujar Burhanudin Abdullah. Dalam seminar ini dipandu oleh 2 orang Moderator secara bergantian yaitu Marupek S.Sos dan Martinus Beltra,SE.M.Si dari DPD LAKI Kalbar. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan Workshop pada kesempatan mendatang. Kegiatan seminar berlangsung dengan baik dan lancar, para peserta dan panitia merasa puas atas pelaksanaan Seminar Hukum ini.(*/BS/Hape)

Mokodompit Desak Penjarakan ketua kepala KUA Lolak

Sulut,SuaraKawanua-Ormas LAKI dan Ormas Adat Mahasatu Minahasa Sanger Talaud melalukan aksi unjuk rasa damai di kementrian agama Sulawesi Utara (Sulut) dan Kejati Sulut, kemarin (30/08/2019), terkait pelangaran pidana ujaran kebencian yang di lakulan oleh oknum kepala kantor urusan agama (KUA) Lolak Budiarjo Tumbol S .Ag alias budi yang sudah berkekuatan hukum tetap lewat putusan pengadilan negeri kotamobagu  1 tahun penjara kasus penghinaan/penistaan agama dan di kuatkan lagi dengan putusan pengadilan tinggi Manado 2 tahun penjara.

Aksi demo di pimpin langsung oleh ketua Ormas LAKI sulut Firdaus Mokodompit di dampingi ketua LAKI Bolmong Hendra Mamonto serta dari Ormas adat Mahasatu.

Dalam orasinya Firdaus mengingatkan kemenag Sulut agar sesegera mungkin untuk melakukan pencopotan terhadap oknum tersebut karena perbuatannya sangat tidak pantas dan membayakan apalagi di lakukan oleh oknum yang bertugas di lembaga yang seharusnya sangat menjaga, mengajarkan dan mensosialisasikan tentang nasionalisme, kebhinekaan, menghargai kemajemukan dan menghargai perbedaan agama demi persatuan dan kesatuan serta ke damaian di indonesia terlebih khusus di bumi nyiur melambai Sulut yang sangat dikenal dengan toleransi umat beragama yang sangat tinggi.

“Jangan sampai hal  tersebut di biarkan karena bisa berpotensi terjadi kegaduhan serta polemik  yang berkepanjangan di masyarakat, ini bisa menjadi bom waktu di kalangan masyarakat apabila di biarkan,” tegas Mokodompit dengan suara lantang dan keras, dalam orasinya.

Hal senada secara bergantian di sampaikan oleh ketua LAKI Bolmong Hendra Mamonto dan orator Ormas  adat Mahasatu di mana mereka sepakat dan menginggatkan kemeneg  agar merespon permintaan ini secepatnya dan segera mencopot oknum tersebut karena berbahaya dalam menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, memfitnah agama dan melakukan ujaran kebencian, menurut mereka itu adalah perbuatan keji dan harus diberantas jangan sampai menyebar dan berkembang di masyarakat.

Kemenag melalui jurubicarnya berjanji akan mengkaji dan segera melakukan tindakan apabila sudah pelanggaran seperti di sampaikan dan tinggal menunggu kakanwil pulang tugas luar kota kemudian perwakilan masyakat akan di undang untuk mendiskusikan hal ini.

Sesudah Kemenag berpindah tempat ke kejati sulut dan di sambut oleh para staff yang di pimpin oleh A. Syahrir Harahap.SH. MH. Asisten pembinaan Kejati Sulut. Harahap berjanji akan segera menindak lanjuti persoalan tersebut.

“Jika sudah berkekuatan hukum tetap dan menggikat maka secepat mungkin akan kami laksanakan putusan pengadilan tersebut tapi kami akan melihat dan mempelari putusan tersebut,” kata syahrir.(IB/tim)

Auto Draft

    Mantan Pimpinan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), Dr. Azmi Bin Hj. Mohd DBA (UUM), MBA (UUM) di Mukernas LAKI. PONTIANAK, SuaraKawanua— Penanganan tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Malaysia tidak berbeda jauh. Ada strategi khusus untuk kompilasi kasus-kasus tersebut. Pemberantasan kasus-kasus terkait dengan uang negara harus jalan terus, dipertanyakan menjadi pesakitnya? Mantan Pimpinan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), Dr. Azmi Bin Hj. Mohd DBA (UUM), MBA (UUM) mengatakannya kepada eksekutif. “Proses penanganan korupsi di Negara Malaysia lebih lanjut untuk menarik uang haram. Untuk di Indoensia tentang bagaimana melakukan seperti tindak pidana pencucian uang, ”katanya, Selasa (19/3) disela-sela menghadiri acara Mukernas LAKI di Hotel Kartika. Mantan pimpinan “KPK” -nya Malaysia ini menyatakan bahwa terkait dengan pengadilan pencucian uang, aparat negara dapat melakukan pemaksaan undang-undang atau undang-undang bagi para pelaku. “Siapapun dia. Kami (MACC), tidak melihat bulu, ”katanya. Komisi Anti Korupsi Malaysis memang diberikan wewenang besar mengatasi masalah korupsi, salah guna kuasa atau penyelewengan uang negara. Ini dapat dilihat bagaimana kerajaan di Malaysia membuat perubahan struktur organisasi mengubah tindakan rasuah. Selain itu, berbagai komponen aparat Negara di sana (Malaysia) bertindak aktiv memerangani jenaya-jenaya korupsi yang ditindaklanjuti, lanjut penemuan Consultan IMC Solution (Manajemen dan Konsultasi Terpadu) salah guna kuasa, rusak amanah, kasus tipu dan sebagainya. Untuk pemberantasan rasuah di Malaysia, prestasi di Asia sangat baik dan memuaskan. “Indeks perbaikan cepat rasuah atau korupsi dapat dirangking dan diperbaiki dibandingkan tahun 2018 dan tahun sebelumnya,” ucapnya. Azmi menghargai penyelesaian korupsi di Indonesia lebih pada pembahasan, meski tak sedikit tindakan dilakukan. Strategi menentukan adalah bagaimana kehidupan pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya berjalan sesuai koridor. ”Kami memantapkan strategi menentang. Pihak berkuasa pemerintah Malaysia lebih kentara. Memang banyak kasus korupsi, tetapi diatasi dengan cepat. Salah satunya jenayah (kasus) kuala puteh sudah disetujui pemerintah Malaysia, ”jelasnya. Bagaimana kasus dana investasi 1MDB sebagai sumber kisruh politik Malaysia dan menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razab dan istri sebagai tersangka? Azmi engan berkomentar lebih jauh terhadap kasus tesrsebut. Sesuai dengan kasus tersebut masih di tingkat pembicaraan dan penanganan. “Tidak adil untuk saya berbicara di sini (Kalbar). Kita tunggu Mahkamah Keadilan. Kalau membicarakan kasus besar sekali, ada lembaga yang membantah Malaysia buat menjelaskan, ”ucap dia. Menurutnya Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) sekarang melakukan tugasnya dengan baik. Setiap kasus masuk, segera masuk dan dibawa ke Mahkamah Malaysia. “Tunggu saja bagaimana akhirnya kasus 1MDB,” tutur dia. Terpisah, Ketum DPP LAKI yang membawakan MACC Malaysia sebagai pembicara di Mukernas XI LAKI yang disampaikan dengan sengaja mengundang pimpinan KPK Malaysia ke Pontianak. “Ini sambil berbagi pengalaman tentang tindak tindak korupsi. Masing-masing punya strategi. Ini yang kami (Indonesia) harus ambil, ”tutur dia. Dia menambahkan kolaborasi membangun budaya menjalin integritas mengelola korupsi harus terintegrasi. LAKI sendiri tak ragu dengan Indonesia dan Kalbar bebas korupsi. ”Kami (LAKI) sudah lama menjalin kerjasama dengan KPK Malaysia. Kerja Sama Perwujudan, Pengerjaan, Penggerogot Uang Negara, ”tuturnya. (* / Hanny)