Tag Archives: sulut

LSM LP3 Sulut Sorot Proyek Yang Diduga Tidak Miliki Ijin

Talaud,Suarakawanua–Desa Moronge Kecamatan Moronge kabupaten kepulauan Talaud, mepersoalkan terkait dengan pembangunan AMP milik dari pihak ko Bun Togelan yang berada di Desa salibabu kecamatan Salibabu kabupaten kepulauan Talaud di duga belum mengantongi surat ijin.

Pernytaan ini diutaraka salah satu Koordinator Analisis, Lembaga Swadaya Masyarat (LP3) Sulut Calvin Limpek.

Menurut Limpek, Berdasarkan undang-undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme,Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2000 pasal 2.ayat (1)dan ayat (2).pasal 3 ayat (1a)dan ayat (1b)dan ayat (2)pasal 4 ayat (1.2 dan 3) tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran dan pendapat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahkan menurut Dia Undang-undang RI nomor 19 tahun 2019 tentang keuangan negara Berdasarkan berdasarkan undang-undang yang sudah di tetapkan oleh pemerintah,kami melaksanakan tugas sebagai kontrol sosial masyarakat, karena berdasarkan informasi, laporan dari masyarakat terkait beberapa hal yang menyangkut pekerjaan atau usaha dari ko,Bun yang ada di wilayah Desa salibabu kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, makanya, kami sudah membuat materi, dan klarifikasi untuk mendapatkan jawaban dari pihak KB alias Bu. Tapi, sangat di sesalkan sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak Bun.

Hal yang sama di katakan Calvin ada dugaan sampai saat ini tidak memiliki ijin operasional UKL dan UPL dari Dinas AMDAL Kabupaten Talaud dan Propinsi Sulawesi Utara,dan juga beberapa instansi terkait dengan pengolahan material pengaspalan.

“Kami melihat ada jembatan timbunan (JETY) di lokasi AMP di duga belum mengantongi surat ijin,sebagaimana mestinya kapal Tongkang melakukan pembongkaran di lokasi AM Pembongkaran tugu Garuda yang melambangkan Burung kenegaraan, bahkan bongkar muat di bongkar, dilokasi wisata kenegaran tersebut. ” Kata Dia.

Parahnya lagi kendaraan yang memuat Alat Berat (eksapator) adalah milik dari ko,Bun Togelan melintasi atau memasuki wilayah Desa moronge kecamatan Moronge. Bahkan sehubungan dengan di turunkan atau di bongkar Gapura,dan Garuda yang berlokasi di batas wilayah moronge, oleh pelaksana jalan Provinsi Sulawesi Utara (Ibu,Julda Saretta) kepada pemerintah wilayah kecamatan Moronge telah melaksanakan pertemuan yang menyepakati untuk perbaikan, atau pembuatan tugu Garuda yang berlokasi di kantor camat moronge yang di hadiri oleh. Camat moronge Samuel H,majusip s.sos, Kepala seksi trantib,Kepala Desa moronge, Bhabinkamtibmas Moronge,Pentua adat moronge.

Tokoh masyarakat,Bpk S.Matei, Staf trantib, Perwakilan pelaksana proyek Bpk F.Beslar, Penanggung jawab Ibu Yulda Sarattia, Yang telah di laksanakan pada hari tgl Jumat 10/10/2020 di ruang camat moronge,dan telah di sepakati bersama dalam waktu dekat akan di laksanakan pembuatan tuguh Garuda secepatnya,tapi sangat di sesalkan sampai saat ini tidak ada komentar atau tanggapan dari pihak ko Bun,di hubungi oleh media ini melalui via telpon tidak pernah di angkat oleh ko,Bun.” Hingga berita ini dipots ko bun tidak berhasil dikonfirmasikan.” KataDia.(Mayored Tatuu)

Minta Hukum Tua yang Diganti Tetap Tenang, Tetty Paruntu: Tanggal 6 Kalian Bertugas Lagi

Minsel,SuaraKawanua– Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dua minggu terakhir ini tak henti-hentinya membahas soal pergantian 27 hukum tua oleh Pjs Bupati Meiki Onibala.
Pergantian pimpinan di 27 desa itu menuai kontra karena berpotensi menimbulkan kegaduhan di antara warga.
Apalagi saat ini masyarakat Minsel sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti hajatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020.
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu yang saat ini sedang mengambil cuti kampanye kembali langsung angkat bicara, Selasa (20/10/2020).

Calon Gubernur Sulut itu meminta kepada para hukum tua untuk bekerja seperti biasa dan tetap fokus menjalankan tugasnya.
“Kita harus tetap tenang dan ambil dengan kepala dingin. Kita juga harus fokus menyambut pesta demokrasi,” katanya.
Dia mengatakan 27 hukum tua yang diganti, akan kembali lagi bertugas seperti biasa tanggal 6 Desember 2020. Tanggal itu merupakan hari di mana Tetty Paruntu akan bertugas lagi sebagai Bupati Minsel.

Dia menambahkan masyarakat jangan terprovokasi dengan masalah itu.
Jangan juga persoalan pemberhentian hukumtua membuat masyarakat terkotak-kotak.

Diketahui Pjs Bupati Minahasa Selatan Mecky Onibala ‘nekad’ melangkahi wewenang Kemendagri RI dengan melakukan pergantian 27 pejabat hukumtua, satu kepala dinas dan camat.(**)

CEP-SSL Jadi Ancaman Berat Pertahana OD-SK

MANADO,SuaraKawanua — SKENARIO head to head pilkada Sulut hampir pasti tersaji. CEP-SSL kans mendapat dukungan koalisi besar untuk melawan petahanan OD-SK. Senin (31/8) malam kemarin jadi petanda awal. Menyusul pemberian formulir B1 KWK Partai Golkar yang diterima langsung CEP-Sehan di Jakarta.

Sebelumnya juga DPP PAN sudah lebih dulu menyerahkan B1 KWK sebagai syarat untuk mendaftar ke KPU.

Selain PG dan PAN sejumlah partai besar pun dikabarkan akan merapat ke CEP-SSL membangun koalisi besar.

Nasdem, Demokrat dan PKS disebut-sebut sudah clear bakal mendukung duet ‘pancasilais’ itu.

Apalagi sejak awal petinggi Nasdem Sulut memang mewacanakan pertarungan head to head di Pilkada Sulut.

Juru bicara PG Sulut Feryando Lamaluta menyatakan pintu koalisi besar memang sudah sejak lama dijajaki.

“Komunikasi politik sudah lama kita bangun. Antata Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat dan PKS. Kita tunggu saja sampai final” ungkap Lamaluta.

Jika koalisi besar ini berjalan mulus maka amunisi CEP-Sehan untuk mengalahkan petahana OD-SK makin bertambah.

Pengamat politik Sulut Josie Kairupan menilai bangunan koalisi besar CCEP-SSL menjadi tanda bahaya bagi petahana OD-SK.

“CEP-SSL menjadi suatu tantangan besar bagi petahana ODSK, dari sini jelas dapat diasumsikan bahwa adanya kepungan dari lawan PDIP untuk mengalahkan kekuatan PDIP pada pertarungan Pilgub, sehingga ada tanda awas dan bahaya yang harus dihadapi oleh petahana, ” nilai Kairupan.

Dosen FISIP Unsrat Manado itu, mengulas panjang berbagai upaya pengalihan dukungan dan kekuatan bagi masing-masing pasangan cagub dilakukan untuk menarik sebesar-besarnya suara pemilih yang berimbas pada nilai elektabilitas masing-masing.

Ada kecenderungan yang menjadi tren politik saat ini lebih kepada sosok ketokohan seseorang. Pengalaman dalam perjalanan Pilkada sejak 2010, secara perlahan memberikan pembelajaran bahwa kekuatan ketokohan seseorang telah menggeser dominasi parpol dalam mempengaruhi pilihan rakyat, hal ini memberikan asumsi bahwa perolehan suara parpol pada Pemilu legislatif 2019 khusus di Sulut, tidak selamanya akan berkorelasi dgn elektabilitas kandidat yang ada.

Hal ini memberikan pengertian bahwa tidak selamanya kandidat yang didukung oleh partai besar akan mempunyai peluang menang yg besar pula, karena koalisi-koalisi parpol yang terbentuk saat ini sifatnya sangat fleksibel, yang diharapkan pada tataran Parpol dapat melahirkan pemilih militan karena dukungan dari kader parpol sendiri.

Kelebihan CEP-SSL sendiri memiliki ketokohan yang paripurna di mata publik.

“Pertama jika dikaji dari sisi historis memiliki kekuatan Parpol (Golkar) karena sampai saat ini generasi terdahulu (senior) masih terbenam dengan paradigma lama bahwa golkar adalah partai yang harus dipilih, ” tandasnya.

Kedua people’s needs mampu dijawab oleh pasangan ini, dimana ada keterwakilan etinitas dari konstituen terbesar di sulut yaitu Bolaang Mngondow Raya, begitu juga dgn keterwakilan tokoh muslim, tentu saja isu politik identitas ini sangat jitu untuk menggiring opini publik.

“Ketiga dari sisi penguasaan dari paslon Cagub ini, terbukti mampu mempertahankan kekuasaan yang diraih selama dua periode berturut-turut di masing-masing kabupaten (minsel dan Boltim), begitu pula dengan prestasi dan kinerja yang telah berhasil mengemban amanat sebagai pemimpin di masing-masing kabupaten, ” ulas Kairupan.

Apabila skenario head to head mulus kata Kairupan OD-SK bisa dibeking ‘sesak napas’.
Pertarungan head to head, akan membentuk tiga hegemoni voting behavior yaitu: pendukung Petahana, pendukung CEP-SSL, dan Golput yang tidak mau memilih salah satu dari kedua kandidat yang ada; tensi politik dan kecenderungan terkotak-kotaknya masyarakat akan sangat nampak dan jelas, oleh karena itu parpol pendukung CEP-SSL harus bekerja ekstra keras menarik simpati rakyat untuk meningkatkan popularitas, aksepbilitas, dan elektabilitas, dengan cara yang santun, beretika, dan elegant, karena sekarang bukan saatnya lagi melakukan penggiringan opini untuk menjelek-jelekan lawan (black campaign), bisa saja hanya akan menaikkan elektabilitas petahana. (***/Tim)