Category Archives: Berita Nasional

Bupati Wongkar Dan Wabup Rembang Berkunjung Di DPR RI Komisi IV

Minsel,SuaraKawanua–Rabu, 28 April 2021 Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH., didampingi Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Minsel Decky J. Tuwo, S.Sos., dan Anggota DPRD Kab. Minsel Mahgritje Ritha Lolowang, SE., berkunjung ke Komisi IV DPR RI.

Bertempat di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. Bupati dan Wakil Bupati diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Herson Mayulu S.IP..

Dalam upaya mewujudkan Visi Minsel “Maju Berkepribadian dan Sejahtera” maka, Bupati mengusulkan pembangunan Infrastruktur pelebaran Jalan Trans Sulawesi, pembangunan Jembatan, kelanjutan pembangunan jalan Boulevard Amurang, Pembangunan Pengaman pantai di sepanjang Teluk Amurang yang meliputi Kec. Sinonsayang, Tenga, Amurang Raya, Tumpaan dan Tatapaan, peningkatan SPAM, SPALD-S di beberapa Kecamatan serta pengadaan Alat berat. Selanjutnya di bidang Perumahan Pemukiman, Bupati mengusulkan pembangunan Rumah Susun bagi ASN. Sedangkan di bidang Perhubungan Bupati mengusulkan antara lain pengadaan fasilitas keselamatan jalan berupa pemasangan Rambu-rambu lalulintas, pengadaan lampu Penerangan Jalan (LPJU), pengadaan Bus Sekolah, pembangunan Terminal dan Gedung Kantor Dishub, pengadaan Kapal Ferry, penambahan jalur lintasan Pelabuhan penyebrangan di beberapa Kota, rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Amurang serta pembangunan Jembatan Timbang.

Terkait Usulan dari Bupati, Anggota Komisi V DPR RI. Herson Mayulu, S.IP., merespon baik dan berjanji akan meperjuangkan usulan tersebut kepada Kementrian terkait atas semua usulan yang disampaikan dan yang dimasukan dalam Proposal dari Kabupaten Minahasa Selatan.

Sebelumnya juga Bupati telah Berkunjung ke Kementrian PUPR, diterima oleh Wakil Menteri PUPR John Wempy Wetipo, SH, MH., di kantor Kementerian PUPR sekaligus telah memasukan Proposal pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Minsel..(*/ted/hape)

CPNS Dan PPPK Non Guru Akan Dibuka Mei-Juni 2021

Jakarta,SuaraKawanua–Pemerintah mengumumkan bahwa masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Non Guru 2021 akan dibuka pada Mei-Juni mendatang.

Dilansir CNNIndonesia.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebut bahwa pemerintah tahun ini akan membuka 105.777 formasi dari 189.102 yang dibutuhkan.

Dari jumlah formasi yang dibuka, sebanyak 84.282 dibuka untuk CPNS dan 84.282 untuk PPPK Non Guru. “Pendaftaran dilakukan pada bulan Mei 2021 hingga bulan Juni 2021,” ujar Tjahjo dalam jumlah pers daring di YouTube Kemenpan-RB, Jumat (09/04/2021).

Dia mengatakan, pendaftaran CPNS dan PPPK Non Guru dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sementara itu, berkas yang harus disiapkan bagi calon pendaftar yakni pas foto, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), ijazah, dan persyaratan lain yang akan diatur kemudian.

Pasca proses pendaftaran, peserta nantinya akan mengikuti proses seleksi yang akan digelar pada Juli-Oktober 2021, disusul pengumuman kelulusan pada November, lalu pemberkasan dan penetapan NIP pada November 2021 – Januari 2022.

Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya belum menentukan detail lokasi pelaksanaan seleksi. Namun, kata dia, seleksi akan digelar di Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, dan tempat tes tambahan lain yang dibiayai BKN, mandiri, maupun oleh instansi terkait.

Selain CPNS dan PPPK Non Guru, pemerintah diketahui juga telah mengumumkan tahap atau proses pengadaan ASN sektor lain, meliputi sekolah kedinasan dan Guru PPPK.

Tjahjo mengatakan pemerintah tahun ini membutuhkan total 1.275.387 formasi ASN untuk sektor PNS, PPPK Non Guru, Guru PPPK, sekolah kedinasan.

Namun dari jumlah kebutuhan tersebut, pemerintah rencananya hanya akan menetapkan 722.487 formasi. Jumlah itu meliputi 69.684 formasi pusat dan 652.803 untuk daerah.

“Total kebutuhan ASN tahun 2021 sebanyak 1.275.387 dengan instansi pemerintah pusat sebanyak 83.669, dan instansi pemerintah daerah sebanyak 1.191.718,” kata dia.

Selain itu, katanya, guru menjadi formasi yang paling banyak dibutuhkan dari total 13 spesifikasi pegawai dalam seleksi ASN 2021. Selain guru, lima posisi teratas yang paling dibutuhkan yakni, penjaga rumah tahanan, penyuluh KB, analis perkara peradilan, dan pemeriksa. (*)

RAKERDA DPD LAKI JABAR DI CIREBON BAHAS PERAN LAKI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI YANG SEMAKIN MASIF.

Cirebon,SuaraKawanua – Upaya pemberantasan Korupsi terus dilakukan oleh Institusi penegak hukum yang ada di republik ini, namun hal ini perlu adanya peran serta pihak-pihak lain, seperti lembaga rasuah yang salah satunya Ormas LAKI. Pada dasarnya Ormas LAKI adalah Lembaga yang ikut andil sebagai control sosial dalam pencegahan KKN juga ikut mengawasi kegiatan yang ada kaitannya dengan pendanaan dari uang rakyat melalui Negara untuk pembangunan di berbagai sektor. DPD LAKI JABAR melaksanakan Rakerda Ke 3 yang pelaksanaannya di wilayah Cirebon pada hari Rabu, 08/04/2021, dimana sebanyak 10 DPC LAKI ikut andil mengikuti kegiatan ini, adapun sebagai panitia kegiatan ini adalah dari DPC LAKI Cirebon Kota. Sementara kaitannya dengan tupoksi Ormas LAKI pada Rakerda ini sebelumnya dibentuk terlebih dahulu komisi-komisi untuk menyampaikan hal-hal yang yang perlu penanganan, pencegahan, tindak lanjut dalam kaitannya dengan Korupsi. Dari paparan paparan tiap komisi menghasilkan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti serta solusinya, kemudian juga dapam pelaksanaannya turut hadir dari beberapa instansi dan institusi pemerintah, seperti dari Kejaksaan Negri Cirebon, Polres Cirebon dan dari pemerintahan setempat. Dalam sambutannya kepala kejaksaan negeri Cirebon melalui kasi pidsus yaitu menyampaikan tentang peran dan kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi serta permintaan kejasama kepada masyarakat berikut lembaga atau ormas turut serta dalam pencegahan, pelaporan atas adanya tindakan yang merugikan negara.(*)