Tag Archives: sulut

Bupati Minsel Serahkan Piagam penghargaan Tiga Sekolah Adiwiyata Dari Pemprov Sulut

Minsel,SuaraKawanua–Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH menyerahkan Penghargaan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE kepada 3 Sekolah Dasar (SD) yaitu :
1.SD Inpres Tumpaan Satu
2.SD GMIM Lelema dan
3.SD GMIM Tompaso Baru sebagai Sekolah “Adiwiyata”Tingkat Provinsi Sulawesi Utara,Kamis 1 April 2021 bertempat di SD Inpres Tumpaan Satu (1)

Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar SH mengatakan terimakasih kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Arfan Basuki SH,atas perhatian, kepedulian dan penghargaan yang telah diberikan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan demi terwujudnya kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan

Hadir bersama mewakili Gubernur Sulawesi Utara Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Arfan Basuki SH
Wakil Bupati Minsel,Pdt.Petra Yani Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Denny Kaawoan SE,MSi
Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minsel, Kapolsek Tumpaan AKP Karel Lasut dan Kepala Kepala Sekolah Terkait.(*/tim)

LSM LP3 Sulut Sorot Proyek Yang Diduga Tidak Miliki Ijin

Talaud,Suarakawanua–Desa Moronge Kecamatan Moronge kabupaten kepulauan Talaud, mepersoalkan terkait dengan pembangunan AMP milik dari pihak ko Bun Togelan yang berada di Desa salibabu kecamatan Salibabu kabupaten kepulauan Talaud di duga belum mengantongi surat ijin.

Pernytaan ini diutaraka salah satu Koordinator Analisis, Lembaga Swadaya Masyarat (LP3) Sulut Calvin Limpek.

Menurut Limpek, Berdasarkan undang-undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme,Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2000 pasal 2.ayat (1)dan ayat (2).pasal 3 ayat (1a)dan ayat (1b)dan ayat (2)pasal 4 ayat (1.2 dan 3) tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran dan pendapat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahkan menurut Dia Undang-undang RI nomor 19 tahun 2019 tentang keuangan negara Berdasarkan berdasarkan undang-undang yang sudah di tetapkan oleh pemerintah,kami melaksanakan tugas sebagai kontrol sosial masyarakat, karena berdasarkan informasi, laporan dari masyarakat terkait beberapa hal yang menyangkut pekerjaan atau usaha dari ko,Bun yang ada di wilayah Desa salibabu kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, makanya, kami sudah membuat materi, dan klarifikasi untuk mendapatkan jawaban dari pihak KB alias Bu. Tapi, sangat di sesalkan sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak Bun.

Hal yang sama di katakan Calvin ada dugaan sampai saat ini tidak memiliki ijin operasional UKL dan UPL dari Dinas AMDAL Kabupaten Talaud dan Propinsi Sulawesi Utara,dan juga beberapa instansi terkait dengan pengolahan material pengaspalan.

“Kami melihat ada jembatan timbunan (JETY) di lokasi AMP di duga belum mengantongi surat ijin,sebagaimana mestinya kapal Tongkang melakukan pembongkaran di lokasi AM Pembongkaran tugu Garuda yang melambangkan Burung kenegaraan, bahkan bongkar muat di bongkar, dilokasi wisata kenegaran tersebut. ” Kata Dia.

Parahnya lagi kendaraan yang memuat Alat Berat (eksapator) adalah milik dari ko,Bun Togelan melintasi atau memasuki wilayah Desa moronge kecamatan Moronge. Bahkan sehubungan dengan di turunkan atau di bongkar Gapura,dan Garuda yang berlokasi di batas wilayah moronge, oleh pelaksana jalan Provinsi Sulawesi Utara (Ibu,Julda Saretta) kepada pemerintah wilayah kecamatan Moronge telah melaksanakan pertemuan yang menyepakati untuk perbaikan, atau pembuatan tugu Garuda yang berlokasi di kantor camat moronge yang di hadiri oleh. Camat moronge Samuel H,majusip s.sos, Kepala seksi trantib,Kepala Desa moronge, Bhabinkamtibmas Moronge,Pentua adat moronge.

Tokoh masyarakat,Bpk S.Matei, Staf trantib, Perwakilan pelaksana proyek Bpk F.Beslar, Penanggung jawab Ibu Yulda Sarattia, Yang telah di laksanakan pada hari tgl Jumat 10/10/2020 di ruang camat moronge,dan telah di sepakati bersama dalam waktu dekat akan di laksanakan pembuatan tuguh Garuda secepatnya,tapi sangat di sesalkan sampai saat ini tidak ada komentar atau tanggapan dari pihak ko Bun,di hubungi oleh media ini melalui via telpon tidak pernah di angkat oleh ko,Bun.” Hingga berita ini dipots ko bun tidak berhasil dikonfirmasikan.” KataDia.(Mayored Tatuu)

Minta Hukum Tua yang Diganti Tetap Tenang, Tetty Paruntu: Tanggal 6 Kalian Bertugas Lagi

Minsel,SuaraKawanua– Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dua minggu terakhir ini tak henti-hentinya membahas soal pergantian 27 hukum tua oleh Pjs Bupati Meiki Onibala.
Pergantian pimpinan di 27 desa itu menuai kontra karena berpotensi menimbulkan kegaduhan di antara warga.
Apalagi saat ini masyarakat Minsel sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti hajatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020.
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu yang saat ini sedang mengambil cuti kampanye kembali langsung angkat bicara, Selasa (20/10/2020).

Calon Gubernur Sulut itu meminta kepada para hukum tua untuk bekerja seperti biasa dan tetap fokus menjalankan tugasnya.
“Kita harus tetap tenang dan ambil dengan kepala dingin. Kita juga harus fokus menyambut pesta demokrasi,” katanya.
Dia mengatakan 27 hukum tua yang diganti, akan kembali lagi bertugas seperti biasa tanggal 6 Desember 2020. Tanggal itu merupakan hari di mana Tetty Paruntu akan bertugas lagi sebagai Bupati Minsel.

Dia menambahkan masyarakat jangan terprovokasi dengan masalah itu.
Jangan juga persoalan pemberhentian hukumtua membuat masyarakat terkotak-kotak.

Diketahui Pjs Bupati Minahasa Selatan Mecky Onibala ‘nekad’ melangkahi wewenang Kemendagri RI dengan melakukan pergantian 27 pejabat hukumtua, satu kepala dinas dan camat.(**)